Permenkum No. 49 Tahun 2025 dan Pengetatan Administrasi PT: Reformasi Tata Kelola atau Overregulasi?
Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan...
Read MorePERMA Number 3 of 2025: Corporate Tax Crimes, or a Threat to Beneficial Owners?
Supreme Court Regulation Number 3 of 2025 (“PERMA Number 3 of 2025”), which was announced on December 10, 2025, and...
Read MorePERMA No. 3 Tahun 2025: Pidana Perpajakan Korporasi, atau Ancaman bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)?
Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2025 (“PERMA No. 3 Tahun 2025”) yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2025 dan...
Read MoreCorporations as Legal Entities in the New Criminal Code: How Are Corporations Held Criminally Responsible?
The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (“New Criminal Code”) has brought fundamental changes to...
Read MoreKorporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi?
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”) memuat perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana...
Read MoreKUHAP 2025 Recognizes Electronic Evidence: How is it Authenticated?
The integration of electronic evidence in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (“KUHAP 2025”) reflects fundamental...
Read MoreKUHAP 2025 Mengakui Bukti Elektronik: Bagaimana Autentikasinya?
Integrasi alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP 2025”) mencerminkan perubahan...
Read MoreFrom the Old Criminal Procedure Code to the New Criminal Procedure Code: A Comparative Analysis of the Criminal Evidence System
Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code reforms the criminal evidence system by reorganising the types, status...
Read MoreDari KUHAP Lama ke KUHAP Baru: Analisis Perbandingan Sistem Pembuktian Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mereformasi sistem pembuktian pidana dengan menata ulang jenis, kedudukan, dan fungsi alat bukti...
Read More