SEMA No. 4 of 2026: Legal Certainty on Acquittals and Discharges from All Legal Charges in Criminal Proceedings
Indonesian courts have long lacked a uniform approach to acquittals (putusan bebas) and discharges from all legal charges (putusan lepas). Divergent practices among courts creating uncertainty as to the legal treatment of these judgments and the remedies available against them. To resolve this uncertainty, the Supreme Court of Indonesia (Mahkamah Agung, the “Supreme Court”) issued...
Read MoreSEMA Nomor 4 Tahun 2026: Penegasan Kepastian Hukum atas Putusan Bebas dan Putusan Lepas dalam Perkara Pidana
Selama ini pengadilan-pengadilan di Indonesia belum satu suara dalam menangani putusan bebas dan putusan lepas. Antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya masih didapati perbedaan praktik, sehingga hasilnya bisa beragam tergantung di mana perkara itu disidangkan. Untuk mengakhiri ketidakpastian ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 4 Tahun 2026 pada hari Rabu,...
Read MoreUnderstanding “Exhumation” in the Investigation of Sutrimo’s Death, Former Head of Household to the Former Jampidsus
The investigation into the death of Sutrimo, former head of household to the Deputy Attorney General for Special Crimes (Jampidsus), Febrie Adriansyah, has brought the term “exhumation” to public attention. Approximately 20 (twenty) days after his burial, Sutrimo’s body was exhumed by investigators from the Jakarta Metropolitan Police (Polda Metro Jaya), together with a team...
Read MoreMengenal Istilah “Ekshumasi” dalam Pengusutan Kematian Sutrimo, Mantan Kepala Rumah Tangga Eks Jampidsus
Perkembangan penyidikan atas kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, kembali memperkenalkan istilah ekshumasi kepada publik. Setelah sekitar 20 (dua puluh) hari dimakamkan, jenazah Sutrimo di ekshumasi oleh penyidik Polda Metro Jaya bersama tim dokter forensik PDFMI (Persatuan Dokter Forensik-Medikolegal Indonesia) pada tanggal 12 Agustus 2026 di...
Read MoreCorporations as Legal Entities in the New Criminal Code: How Are Corporations Held Criminally Responsible?
The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (“New Criminal Code”) has brought fundamental changes to Indonesia’s criminal law system. One of the most significant changes is the recognition of corporations as subjects of criminal law. Whereas previously Indonesian criminal law was oriented towards individual/personal liability, the New Criminal Code explicitly...
Read MoreKorporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi?
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”) memuat perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Jika sebelumnya hukum pidana Indonesia berorientasi pada pertanggungjawaban individu/perorangan, dalam KUHP baru secara tegas mengadopsi paradigma bahwa badan hukum atau korporasi dapat...
Read MoreKUHAP 2025 Recognizes Electronic Evidence: How is it Authenticated?
The integration of electronic evidence in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (“KUHAP 2025”) reflects fundamental changes in the system of evidence in response to technological developments and patterns of digital crime. In this regard, KUHAP 2025 has normatively expanded the recognition that electronic information, electronic documents, and/or electronic systems are...
Read MoreKUHAP 2025 Mengakui Bukti Elektronik: Bagaimana Autentikasinya?
Integrasi alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP 2025”) mencerminkan perubahan fundamental dalam sistem pembuktian terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan digital. Dalam hal ini KUHAP 2025 secara normatif telah memperluas pengakuan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam...
Read MoreFrom the Old Criminal Procedure Code to the New Criminal Procedure Code: A Comparative Analysis of the Criminal Evidence System
Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code reforms the criminal evidence system by reorganising the types, status and functions of evidence compared to the old Criminal Procedure Code. These updates include the recognition of electronic evidence and a conceptual shift in conventional evidence, including the expansion of witness and expert testimony from...
Read More