Indonesia’s New International Financial Center Law: Key Implications for Investors and Financial Institutions
On 21 July 2026, the House of Representatives of the Republic of Indonesia officially enacted the Indonesia International Financial Center Law (“IIFC Law“) during a plenary session. The enactment of this legislation marks a strategic initiative by the Government to strengthen Indonesia’s competitiveness in attracting investment and to position the country as an emerging international...
Read MoreUU Pusat Finansial Internasional Indonesia yang Baru: Implikasi Utama bagi Investor dan Lembaga Jasa Keuangan
Pada tanggal 21 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (“UU PFII”) melalui Rapat Paripurna. Pengesahan regulasi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing arus investasi sekaligus mengembangkan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi pusat keuangan internasional. Dengan adanya UU PFII, dibentuk Pusat Finansial...
Read MoreImposition Of Income Tax on The Disbursement Of Old-Age Security Benefits (JHT) in Indonesia
Imposition of Income Tax on the Disbursement of Old-Age Security Benefits (JHT) Old-Age Security Benefit (“Jaminan Hari Tua” or “JHT”) is a social security program under which a lump-sum benefit is paid by the Social Security Administering Agency for Employment (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan or BPJS Ketenagakerjaan) to eligible individuals upon the expiry of...
Read MorePengenaan Pajak Penghasilan atas Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Hari Tua (“JHT”) merupakan merupakan program jaminan sosial yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan. Manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta apabila telah mencapai usia pensiun,...
Read MoreBefore Filing Your Individual Income Tax Return, First Understand What an Annual Individual Income Tax Return Is?
As we approach the two-thirds mark of the first quarter of 2026, the deadline for filing the 2025 Annual Individual Tax Return (“SPT”) is fast approaching. Although this has become an annual routine, in practice many individuals still find it burdensome to fulfill their obligation to file the Annual Individual Tax Return. What is an...
Read MoreSebelum Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pahami dulu Apa itu SPT Tahunan WPOP?
Memasuki dua per tiga triwulan pertama tahun 2026, batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (”SPT”) Tahunan Orang Pribadi Tahun 2025 semakin dekat. Meskipun sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya, dalam praktiknya masih banyak orang pribadi yang merasa keberatan dalam memenuhi kewajiban Lapor Pajak SPT Tahunan Orang Pribadi. Apa itu SPT Tahunan Orang Pribadi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28...
Read MoreRegulations and Practices of Summons (Relaas)
A court summons is not merely an administrative formality. It determines the validity of the entire case examination process. The court is required to summon the parties in a lawful and proper manner as a prerequisite for examination. This obligation embodies the principle of audi et alteram partem, which is to provide equal opportunity for...
Read MoreRegulasi dan Praktik Surat Panggilan (Relaas) Tercatat
Pemanggilan sidang bukan sekadar formalitas administratif. Ia menentukan sah atau tidaknya seluruh proses pemeriksaan perkara. Pengadilan wajib memanggil para pihak secara sah dan patut sebagai prasyarat pemeriksaan. Kewajiban ini mewujudkan asas audi et alteram partem, yaitu memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk hadir dan menyampaikan pembelaan. Apabila pemanggilan tidak memenuhi ketentuan hukum acara,...
Read MoreMinister of Law Regulation Number 49 of 2025 and Tightening of PT Administration: Governance Reform or Overregulation?
The enactment of Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 49 of 2025 concerning the Requirements and Procedures for the Establishment, Amendment, and Dissolution of Limited Liability Companies (“Permenkum Number 49 of 2025”) marks an important change in the administrative regulations of Limited Liability Companies (PT). This regulation introduces new...
Read More