Permenkum No. 49 Tahun 2025 dan Pengetatan Administrasi PT: Reformasi Tata Kelola atau Overregulasi?
Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkum No. 49 Tahun 2025”) menandai perubahan penting dalam pengaturan administrasi Perseroan Terbatas (PT). Regulasi ini memperkenalkan kewajiban administratif baru, khususnya terkait pelaporan tahunan bagi Perseroan Persekutuan Modal dan pelaporan keuangan bagi...
Read MorePERMA Number 3 of 2025: Corporate Tax Crimes, or a Threat to Beneficial Owners?
Supreme Court Regulation Number 3 of 2025 (“PERMA Number 3 of 2025”), which was announced on December 10, 2025, and came into effective on December 23, 2025, is an important milestone in the renewal of the approach to criminal tax law enforcement. This regulation was issued as a guideline for courts in handling criminal cases...
Read MorePERMA No. 3 Tahun 2025: Pidana Perpajakan Korporasi, atau Ancaman bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)?
Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2025 (“PERMA No. 3 Tahun 2025”) yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2025 dan mulai berlaku sejak diundangkannya pada 23 Desember 2025, menjadi tonggak penting dalam pembaruan pendekatan penegakan hukum pidana perpajakan. Regulasi ini diterbitkan sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menangani perkara pidana di bidang perpajakan. Latar belakang lahirnya...
Read MoreCorporations as Legal Entities in the New Criminal Code: How Are Corporations Held Criminally Responsible?
The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (“New Criminal Code”) has brought fundamental changes to Indonesia’s criminal law system. One of the most significant changes is the recognition of corporations as subjects of criminal law. Whereas previously Indonesian criminal law was oriented towards individual/personal liability, the New Criminal Code explicitly...
Read MoreKorporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi?
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”) memuat perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Jika sebelumnya hukum pidana Indonesia berorientasi pada pertanggungjawaban individu/perorangan, dalam KUHP baru secara tegas mengadopsi paradigma bahwa badan hukum atau korporasi dapat...
Read MoreKUHAP 2025 Recognizes Electronic Evidence: How is it Authenticated?
The integration of electronic evidence in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (“KUHAP 2025”) reflects fundamental changes in the system of evidence in response to technological developments and patterns of digital crime. In this regard, KUHAP 2025 has normatively expanded the recognition that electronic information, electronic documents, and/or electronic systems are...
Read MoreKUHAP 2025 Mengakui Bukti Elektronik: Bagaimana Autentikasinya?
Integrasi alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP 2025”) mencerminkan perubahan fundamental dalam sistem pembuktian terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan digital. Dalam hal ini KUHAP 2025 secara normatif telah memperluas pengakuan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam...
Read MoreFrom the Old Criminal Procedure Code to the New Criminal Procedure Code: A Comparative Analysis of the Criminal Evidence System
Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code reforms the criminal evidence system by reorganising the types, status and functions of evidence compared to the old Criminal Procedure Code. These updates include the recognition of electronic evidence and a conceptual shift in conventional evidence, including the expansion of witness and expert testimony from...
Read MoreDari KUHAP Lama ke KUHAP Baru: Analisis Perbandingan Sistem Pembuktian Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mereformasi sistem pembuktian pidana dengan menata ulang jenis, kedudukan, dan fungsi alat bukti dibandingkan KUHAP lama. Pembaruan ini mencakup pengakuan bukti elektronik serta pergeseran konseptual alat bukti konvensional, antara lain perluasan keterangan saksi dan ahli sejak tahap awal, penguatan pembuktian surat, pembatasan keterangan terdakwa, dan penegasan barang bukti...
Read More