Bisakah Direksi atau Komisaris Dituntut Secara Pribadi? Memahami Batas Perlindungan Business Judgement Rule dalam Perseroan
Sebagai Direksi atau Komisaris dalam suatu perseroan, segala keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki risiko yang dapat merugikan perseroan. Maka timbul suatu pertanyaan apakah bisa Direksi atau Komisaris secara pribadi digugat perdata maupun pidana? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu isu hukum yang cukup sering muncul dalam praktik korporasi, khususnya Ketika perseroan dihadapkan dengan kerugian bisnis,...
Read MorePractical Notes on Comparisons between the Old and New Criminal Codes for Legal Practitioners
Starting January 2, 2026, the criminal law foundation will be officially updated from the colonial-era Wetboek van Strafrecht (“Old Criminal Code”) to the national Criminal Code as stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (“New Criminal Code”). The New Criminal Code was enacted on January 2, 2023, and will come into...
Read MoreCatatan Praktis Perbandingan antara KUHP Lama Dan KUHP Baru Bagi Praktisi Hukum
Mulai 2 Januari 2026, fondasi hukum pidana akan resmi diperbarui dari Wetboek van Strafrecht warisan kolonial (“KUHP Lama”) menuju KUHP nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”). KUHP Baru ditetapkan pada 2 Januari 2023 dan dinyatakan mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan (vide Pasal...
Read MoreActio Pauliana: Guarantee of Creditor Protection Measures in Bankruptcy
In bankruptcy law, there is a problem that often arises, namely a situation where the debtor (the person who has debts) suddenly sells or transfers their property to someone else, even though they are having difficulty paying their debts. For example, when their financial condition is dire, they sell their house or business to relatives, friends,...
Read MoreActio Pauliana: Jaminan Upaya Perlindungan Kreditor Dalam Kepailitan
Dalam hukum kepailitan, terdapat suatu masalah yang sering muncul, yaitu keadaan di mana Debitor (orang yang punya utang) tiba-tiba menjual atau memindahkan harta miliknya ke orang lain, padahal ia sedang kesulitan membayar utangnya. Sebagai contoh, ketika kondisi keuangannya sudah parah, ia menjual rumah atau bisnisnya ke saudara, teman, atau orang dekat agar harta itu tidak...
Read MoreWHY ARE SIMPLE PATENTS THE CHOICE FOR BEGINNING INNOVATORS?
Background With the development of the times making businesses run by the community increasingly competitive, the community must find ways to maintain their businesses. In this case, innovation in a discovery, often referred to as an invention, is a very valuable asset in running a business. To obtain legal certainty for an invention, entrepreneurs can...
Read MoreMENGAPA PATEN SEDERHANA MENJADI PILIHAN UNTUK INOVATOR PEMULA?
Latar Belakang Dengan perkembangan zaman yang membuat usaha yang dilakukan oleh masyarakat semakin kompetitif, masyarakat harus mencari cara untuk tetap mempertahankan usaha yang dimilikinya. Dalam hal ini inovasi terhadap suatu penemuan atau kerap kali disebut invensi merupakan aset yang sangat berharga dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Untuk dapat mendapatkan kepastian hukum atas invensi yang telah...
Read MoreCustoms Regulations and Authority: Importers’ Efforts to Overcome Goods Detention?
Introduction Not all goods can be imported freely due to prohibitions and restrictions (LARTAS) imposed by the state. In practice, the Directorate General of Customs and Excise has the authority to take action against goods suspected of violating these regulations. However, problems arise when law enforcement actions are taken without citing the articles that have...
Read MoreLartas dan Kewenangan Bea Cukai: Upaya Importir dalam Mengatasi Penahanan Barang?
Pendahuluan Tidak semua barang dapat diimpor secara bebas karena adanya ketentuan larangan dan pembatasan (LARTAS) yang ditetapkan oleh negara. Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penindakan terhadap barang-barang yang diduga melanggar ketentuan tersebut. Namun, muncul persoalan ketika tindakan penegakan hukum dilakukan tanpa mencantumkan dasar pasal yang dilanggar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar,...
Read More