Tenants Are Not Parties to the Case, Can They File an Objection to Attachment and Enforcement?
Book II of the Supreme Court, 2026 edition, confirms that leasehold rights may serve as the basis for a third party’s objection to both security attachment and enforcement attachment. Can a tenant of land or a house file an objection to the attachment and execution of the property they are renting, even though the tenant...
Read MorePenyewa Bukan Pihak dalam Perkara, Bisakah Mengajukan Perlawanan terhadap Sita dan Eksekusi?
Buku II Mahkamah Agung edisi 2026 menegaskan bahwa hak sewa dapat menjadi dasar perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi. Apakah penyewa tanah atau rumah dapat mengajukan perlawanan terhadap sita dan eksekusi atas objek yang disewanya, meskipun penyewa bukan pihak dalam perkara? Persoalan ini muncul ketika pemilik objek sewa kalah dalam sengketa atau...
Read MoreOBJECTIONS AND APPEALS AGAINST THE ENFORCEMENT OF COURT JUDGMENTS: DERDEN VERZET AND PARTIJ VERZET
Enforcement is a court action to carry out a judgment that has met the requirements for enforcement. In civil court practice, enforcement may give rise to disputes if the court seizes property belonging to a third party or if the party against whom enforcement is sought believes that the execution of the judgment does not...
Read MoreBANTAHAN DAN PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN: DERDEN VERZET DAN PARTIJ VERZET
Eksekusi merupakan tindakan pengadilan untuk melaksanakan putusan yang telah memenuhi syarat eksekutorial. Dalam praktik peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi dapat menimbulkan sengketa apabila pengadilan menyita barang milik pihak ketiga atau apabila termohon eksekusi menilai bahwa pelaksanaan putusan tidak sesuai dengan amar putusan dan prosedur penyitaan. Hukum acara perdata di Indonesia mengenal dua bentuk perlawanan terhadap eksekusi,...
Read MoreAdvocates Constrained in the Draft Criminal Procedure Code: Is Professional Freedom at Risk?
The discussion surrounding the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) has sparked widespread debate, particularly regarding several provisions deemed potentially threatening to the freedom of the legal profession. Certain articles in the draft may limit the strategic role of advocates as enforcers of justice and constrain their professional duties. Potential Impacts on Advocates 1. Restricting Public...
Read MoreAdvokat Terbelenggu dalam Rancangan KUHAP: Apakah Kebebasan Profesi Terancam?
Pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah memicu perdebatan luas, terutama mengenai beberapa ketentuan yang dianggap dapat mengancam kebebasan profesi advokat. Beberapa pasal dalam rancangan ini berpotensi membatasi peran strategis advokat sebagai penegak keadilan, serta mempersempit ruang gerak mereka dalam menjalankan tugas profesional. Potensi Kerugian bagi Advokat Membatasi Ruang Advokasi Publik Pasal...
Read MoreAPPLE DOES NOT BUILD A FACTORY IN INDONESIA, SO HOW IS THE CALCULATION OF THE DOMESTIC COMPONENT LEVEL?
BACKGROUND The Domestic Component Level (“TKDN”) is a policy established by the Government of the Republic of Indonesia to reduce dependence on foreign or imported goods. TKDN is also intended by the Government of Indonesia to create widespread employment opportunities for Indonesian citizens. Recently, the American technology giant Apple has faced issues regarding the licensing...
Read More