DUE DILIGENCE AND ENFORCEMENT OF SECURITY RIGHTS OVER DISPUTED LAND
Land may serve as a primary form of security in credit facilities. However, when land pledged as collateral is subject to a dispute, the creditor’s legal position may face different issues, both before and after a Mortgage Right (Hak Tanggungan) is created over the land. The eligibility of land as collateral should be assessed based...
Read MoreDUE DILIGENCE DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG BERADA DALAM SENGKETA
Tanah dapat menjadi jaminan utama dalam pemberian kredit. Namun, ketika tanah yang dijadikan agunan ternyata sedang disengketakan, posisi hukum kreditur dapat menghadapi persoalan yang berbeda, baik sebelum maupun setelah Hak Tanggungan dibebankan. Kelayakan tanah sebagai agunan perlu dilihat dari status hak, kewenangan pemberi jaminan, serta substansi sengketa yang melekat pada objek tersebut. Dalam konteks tersebut,...
Read MoreAJB States “Fully Paid” but in Fact It Is Not – What Are the Risks?
1. Introduction The Sale and Purchase Deed (Akta Jual Beli or AJB) is an important instrument in land and building transactions. An AJB made by a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah or PPAT) has the force of an authentic deed and serves as the legal basis for transferring land rights through the title...
Read MoreAJB TANAH DI AKTA LUNAS FAKTANYA BELUM, APA RISIKONYA?
PENDAHULUAN Akta Jual Beli (AJB) merupakan instrumen penting dalam transaksi jual beli tanah maupun bangunan. AJB yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kekuatan sebagai akta otentik dan menjadi dasar untuk melakukan peralihan hak atas tanah melalui proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, permasalahan muncul ketika dalam AJB dinyatakan...
Read MoreWatch Out! The Government Regulate Abandoned Land
Through Government Regulation No. 20 of 2021 concerning the Regulation of Abandoned Areas and Land (“PP 20/2021”), the Government regulates land that has been left unused. The aim is to ensure that land is used fairly, productively, and continues to fulfill its social function. GR 20/2021 is a form of synchronization with the Job Creation...
Read MoreSiap-Siap! Pemerintah Tertibkan Tanah Terlantar
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (“PP 20/2021”), Pemerintah menertibkan tanah-tanah yang dibiarkan tidak dimanfaatkan. Tujuannya, memastikan tanah digunakan secara adil, produktif, dan tetap menjalankan fungsi sosialnya. PP 20/2021 ini merupakan bentuk singkronisasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan penyempurnaan aturan sebelumnya. PP 20/2021 mengatur lebih jelas mengaenai tahapan...
Read MoreEnvironmental Impact Assessment Violated, Permit Revoked
Legal Aspects of Mining Business Permit Revocation in Raja Ampat The government has officially revoked the Nickel Mining Business Permits (IUP) of four companies operating in the Raja Ampat region, namely PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, and PT Nurham. The primary reasons for this revocation are that the...
Read MoreAMDAL Dilanggar, Izin Menghilang
Aspek Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat Pemerintah secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Alasan utama pencabutan ini adalah karena lokasi izin berada dalam kawasan Geopark...
Read MoreRiver Border Land: Can It Be Privately Owned?
Purchasing or owning land and/or buildings adjacent to or directly bordering a river requires careful attention to the existence of the “River Border Line.” This is because the river includes the riverbed, and the river border is considered state property (vide Article 3 of Government Regulation No. 38 of 2011 on Rivers). What is a River...
Read More