Indonesia’s New International Financial Center Law: Key Implications for Investors and Financial Institutions

On 21 July 2026, the House of Representatives of the Republic of Indonesia officially enacted the Indonesia International Financial Center Law (“IIFC Law“) during a plenary session. The enactment of this legislation marks a strategic initiative by the Government to strengthen Indonesia’s competitiveness in attracting investment and to position the country as an emerging international...

Read More

UU Pusat Finansial Internasional Indonesia yang Baru: Implikasi Utama bagi Investor dan Lembaga Jasa Keuangan

Pada tanggal 21 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (“UU PFII”) melalui Rapat Paripurna. Pengesahan regulasi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing arus investasi sekaligus mengembangkan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi pusat keuangan internasional. Dengan adanya UU PFII, dibentuk Pusat Finansial...

Read More

Do All Workers/Employees with a Salary Below IDR 10 Million Receive Tax Incentives? Here’s the Explanation

The government has once again introduced a tax incentive eagerly awaited by many workers and business players. Through Minister of Finance Regulation Number 10 of 2025 (PMK 10/2025), the government established a policy on Article 21 Income Tax Borne by the Government (DTP) aimed at easing the income tax burden of employees, maintaining public purchasing...

Read More

Apakah semua Buruh/Pekerja gaji dibawah 10jt dapat insentif pajak? Berikut penjelasannya

Pemerintah kembali menghadirkan insentif pajak yang ditunggu banyak pekerja dan pelaku usaha. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 (PMK 10/2025), pemerintah menetapkan kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang ditujukan untuk meringankan beban pajak penghasilan pegawai, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memberikan stimulus bagi sektor industri padat karya. Siapa yang Berhak Mendapatkan?...

Read More

Transfer Pricing in Taxation: A Practical Guide for Entrepreneurs and Investors

The Concept of Transfer Pricing in Taxation Transfer pricing refers to the determination of prices in transactions between entities that are part of an affiliated corporate group. In Indonesian tax regulations, this concept specifically governs how prices are set in transactions between entities with special relationships, as referred to in Article 1 point 9 of...

Read More

Transfer Pricing dalam Perpajakan: Panduan Praktis untuk Pengusaha dan Investor

Konsep Transfer Pricing dalam Perpajakan Penentuan harga transfer atau lebih dikenal dengan transfer pricing memiliki arti penetapan harga pada suatu transaksi yang terjadi antar entitas yang merupakan bagian dari satu grup perusahaan yang telah terafiliasi. Dalam peraturan mengenai Pajak di Indonesia, konsep ini secara khusus mengatur bagaimana penentuan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki...

Read More

Non Performing Loan, Interest Stop!!!

For loan recipients (debtors), installment payment problems or bank collectivity (kol) problems can occur. Even worst, the status of the kol can become default or default. When the Bank declares the credit default or bad debt, the debtor must know his rights as a debtor and his obligations to the Bank as a creditor. What...

Read More

Kredit Macet, Bunga Stop!!!

Bagi para penerima pinjaman (debitor), kendala pembayaran angsuran atau ganguan kolektivitas bank (kol) bisa saja terjadi. Bahkan terburuk status kol tersebut bisa menjadi default atau gagal bayar. Ketika Bank menyatakan kredit tersebut gagal bayar atau macet maka debitor harus mengetahui haknya sebagai debitor dan kewajibannya kepada Bank sebagai kreditor. Apa itu Kredit Macet (Kolektibilitas 5)?...

Read More

Bank Customer Data Leaked? Here’s What You Need to Know!

Banks are required to maintain the confidentiality of all customer data and personal information, including names, addresses, dates of birth, phone numbers, and other identification data, whether individual or corporate. This obligation aligns with Article 40 (1) of Law No. 10 of 1998 concerning Banking, reinforced by OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.07/2014 on Confidentiality and...

Read More