OBJECTIONS AND APPEALS AGAINST THE ENFORCEMENT OF COURT JUDGMENTS: DERDEN VERZET AND PARTIJ VERZET
Enforcement is a court action to carry out a judgment that has met the requirements for enforcement. In civil court practice, enforcement may give rise to disputes if the court seizes property belonging to a third party or if the party against whom enforcement is sought believes that the execution of the judgment does not...
Read MoreBANTAHAN DAN PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN: DERDEN VERZET DAN PARTIJ VERZET
Eksekusi merupakan tindakan pengadilan untuk melaksanakan putusan yang telah memenuhi syarat eksekutorial. Dalam praktik peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi dapat menimbulkan sengketa apabila pengadilan menyita barang milik pihak ketiga atau apabila termohon eksekusi menilai bahwa pelaksanaan putusan tidak sesuai dengan amar putusan dan prosedur penyitaan. Hukum acara perdata di Indonesia mengenal dua bentuk perlawanan terhadap eksekusi,...
Read MoreDUE DILIGENCE AND ENFORCEMENT OF SECURITY RIGHTS OVER DISPUTED LAND
Land may serve as a primary form of security in credit facilities. However, when land pledged as collateral is subject to a dispute, the creditor’s legal position may face different issues, both before and after a Mortgage Right (Hak Tanggungan) is created over the land. The eligibility of land as collateral should be assessed based...
Read MoreDUE DILIGENCE DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG BERADA DALAM SENGKETA
Tanah dapat menjadi jaminan utama dalam pemberian kredit. Namun, ketika tanah yang dijadikan agunan ternyata sedang disengketakan, posisi hukum kreditur dapat menghadapi persoalan yang berbeda, baik sebelum maupun setelah Hak Tanggungan dibebankan. Kelayakan tanah sebagai agunan perlu dilihat dari status hak, kewenangan pemberi jaminan, serta substansi sengketa yang melekat pada objek tersebut. Dalam konteks tersebut,...
Read MoreEvidentiary Strength of Land Ownership Documents: SHM, PBB, and Statement Letter
Land Registration as the State’s Obligation to Provide Legal Certainty Article 19 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (“UUPA”) requires the Government to conduct land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia, with the purpose of providing legal certainty to holders of land rights. Land registration results...
Read MoreKekuatan Bukti Kepemilikan Tanah: SHM, PBB, dan Surat Pernyataan
Pendaftaran Tanah Merupakan Kewajiban Negara untuk Memberikan Kepastian Hukum Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (”UUPA”) mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai...
Read MoreRegulations and Practices of Summons (Relaas)
A court summons is not merely an administrative formality. It determines the validity of the entire case examination process. The court is required to summon the parties in a lawful and proper manner as a prerequisite for examination. This obligation embodies the principle of audi et alteram partem, which is to provide equal opportunity for...
Read MoreRegulasi dan Praktik Surat Panggilan (Relaas) Tercatat
Pemanggilan sidang bukan sekadar formalitas administratif. Ia menentukan sah atau tidaknya seluruh proses pemeriksaan perkara. Pengadilan wajib memanggil para pihak secara sah dan patut sebagai prasyarat pemeriksaan. Kewajiban ini mewujudkan asas audi et alteram partem, yaitu memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk hadir dan menyampaikan pembelaan. Apabila pemanggilan tidak memenuhi ketentuan hukum acara,...
Read MoreEnvironmental Impact Assessment Violated, Permit Revoked
Legal Aspects of Mining Business Permit Revocation in Raja Ampat The government has officially revoked the Nickel Mining Business Permits (IUP) of four companies operating in the Raja Ampat region, namely PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, and PT Nurham. The primary reasons for this revocation are that the...
Read More