Market Logic vs. Regulatory Mandate: Deconstructing the KPPU Decision on P2P Lending Interest Rate Caps
On March 26, 2026, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) ruled on Case No. 05/KPPU-I/2025 concerning alleged violations of Article 5 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition by 97 online lending/peer-to-peer (P2P) lending providers. These providers were alleged to have jointly established a maximum interest...
Read MoreLogika Pasar vs. Mandat Regulator: Membedah Putusan KPPU atas Batas Bunga P2P Lending
Pada 26 Maret 2026 lalu, KPPU memutus Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh 97 penyelenggara pinjaman online/P2P lending yang diduga secara bersama-sama menetapkan batas maksimum bunga atau manfaat ekonomi melalui Kode Etik/Pedoman Perilaku AFPI, yakni sebesar 0,8% per...
Read MoreKey Points for Understanding the 2025 KBLI Changes
The growth of the digital economy, new business models, and environmental issues (renewable energy, carbon trading) have made economic activity increasingly diverse and difficult to classify under the previous system. This is the background for the refinement of Indonesia’s Standard Industrial Classification (KBLI) from the 2020 version to KBLI 2025, introduced through BPS Regulation No....
Read MoreSimak Hal-Hal Penting dalam Memahami Perubahan KBLI 2025
Perkembangan ekonomi digital, model bisnis baru, dan isu lingkungan (energi terbarukan, perdagangan karbon) membuat aktivitas ekonomi semakin beragam dan sulit diklasifikasikan dengan sistem lama. Kondisi ini melatarbelakangi penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 menjadi KBLI 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Bagi pelaku usaha, perubahan ini penting dipahami karena KBLI menjadi...
Read MoreCapital or Debt? Uncovering the Legal Trap When Startup Investors Become Creditors in Bankruptcy
When the business operations of startups and emerging companies in Indonesia come to a halt and ultimately lead to insolvency or bankruptcy, the distinction between an investor and a debt claimant can suddenly become blurred. Who should bear the risk of such losses? Many startup businesses face a similar dilemma. They require an injection of...
Read MoreModal atau Utang? Mengungkap Jebakan Hukum Ketika Investor Startup Berubah Jadi Kreditur di Kepailitan
Ketika roda bisnis startup dan perusahaan rintisan di Indonesia terhenti hingga memicu kebangkrutan, batas antara pemodal dan penagih utang mendadak menjadi sangat kabur. Siapa yang bertanggung jawab atas risiko kerugian tersebut? Banyak pelaku usaha rintisan menghadapi dilema serupa. Mereka membutuhkan suntikan dana segar, lalu menyepakati kerja sama dengan pemodal melalui dokumen berlabel “Perjanjian Investasi”. Mengapa...
Read MoreIndonesia’s New International Financial Center Law: Key Implications for Investors and Financial Institutions
On 21 July 2026, the House of Representatives of the Republic of Indonesia officially enacted the Indonesia International Financial Center Law (“IIFC Law“) during a plenary session. The enactment of this legislation marks a strategic initiative by the Government to strengthen Indonesia’s competitiveness in attracting investment and to position the country as an emerging international...
Read MoreUU Pusat Finansial Internasional Indonesia yang Baru: Implikasi Utama bagi Investor dan Lembaga Jasa Keuangan
Pada tanggal 21 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (“UU PFII”) melalui Rapat Paripurna. Pengesahan regulasi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing arus investasi sekaligus mengembangkan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi pusat keuangan internasional. Dengan adanya UU PFII, dibentuk Pusat Finansial...
Read MoreAnnual Reporting Requirements for Joint Stock Companies after Ministerial Regulation No. 49/2025: What are the Implications for Companies?
A Limited Liability Company (“Companies”) is a legal entity in the form of a capital partnership established based on an agreement, conducting business activities with authorized capital divided into shares, as defined in Article 1 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Law No. 40/2007”). The Law No. 40/2007 contains...
Read More