Indonesia’s New International Financial Center Law: Key Implications for Investors and Financial Institutions
On 21 July 2026, the House of Representatives of the Republic of Indonesia officially enacted the Indonesia International Financial Center Law (“IIFC Law“) during a plenary session. The enactment of this legislation marks a strategic initiative by the Government to strengthen Indonesia’s competitiveness in attracting investment and to position the country as an emerging international...
Read MoreUU Pusat Finansial Internasional Indonesia yang Baru: Implikasi Utama bagi Investor dan Lembaga Jasa Keuangan
Pada tanggal 21 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (“UU PFII”) melalui Rapat Paripurna. Pengesahan regulasi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing arus investasi sekaligus mengembangkan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi pusat keuangan internasional. Dengan adanya UU PFII, dibentuk Pusat Finansial...
Read MoreAnnual Reporting Requirements for Joint Stock Companies after Ministerial Regulation No. 49/2025: What are the Implications for Companies?
A Limited Liability Company (“Companies”) is a legal entity in the form of a capital partnership established based on an agreement, conducting business activities with authorized capital divided into shares, as defined in Article 1 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Law No. 40/2007”). The Law No. 40/2007 contains...
Read MoreKewajiban Laporan Tahunan Perseroan Persekutuan Modal Pasca Permenkum 49/2025: Bagaimana Implikasi Terhadap Perseroan?
Perseroan Terbatas (“PT”) merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). UU PT memuat pengaturan terkait aspek fundamental terkait perseroan, mulai dari pendirian, organ perseroan, pengelolaan,...
Read MoreBusiness License Revoked: Does Revocation of a Business License End the Existence of a Company?
In legal practice, business actors often interpret the revocation of a business license as the end of a company’s existence. Many directors, creditors, and business partners often assume that a company whose business license has been revoked no longer has legal entity status. This view is incorrect and inconsistent with the provisions of Law Number...
Read MoreIzin Usaha Dicabut : Benarkah Pencabutan Izin Usaha Mengakhiri Eksistensi Perseroan
Dalam praktik hukum, pelaku usaha kerap memaknai pencabutan izin usaha sebagai akhir eksistensi Perseroan. Tidak sedikit direksi, kreditor, dan mitra usaha sering beranggapan bahwa Perseroan yang izin usahanya dicabut tidak lagi memiliki kedudukan terhadap status hukum Perseroan. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang keliru dan tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang...
Read MoreCan Directors or Commissioners Be Sued Personally? Understanding the Limits of Business Judgement Rule Protection in Companies
As a Director or Commissioner in a company, all decisions and policies made carry risks that could harm the company. This raises the question of whether Directors or Commissioners can be sued personally in civil or criminal court?. This question is one of the legal issues that often arises in corporate practice, especially when a...
Read MoreBisakah Direksi atau Komisaris Dituntut Secara Pribadi? Memahami Batas Perlindungan Business Judgement Rule dalam Perseroan
Sebagai Direksi atau Komisaris dalam suatu perseroan, segala keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki risiko yang dapat merugikan perseroan. Maka timbul suatu pertanyaan apakah bisa Direksi atau Komisaris secara pribadi digugat perdata maupun pidana? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu isu hukum yang cukup sering muncul dalam praktik korporasi, khususnya Ketika perseroan dihadapkan dengan kerugian bisnis,...
Read MoreMoU or Preliminary Agreement?
IntroductionIn Indonesian civil law practice, the terms Memorandum of Understanding (MoU) and contract/agreement are often used interchangeably, although both have distinct legal positions and functions. An MoU generally contains only the parties’ initial understanding before being formalized into a binding agreement, whereas a contract or agreement under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...
Read More