PENERAPAN MEDIASI ONLINE DI PENGADILAN
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (“Perma No.3/2022). Perma ini mengakomodir pihak berperkara untuk tidak perlu lagi datang ke Pengadilan dalam rangka mediasi sehingga kondisi pandemi, bencana alam, atau hambatan geografis yang menyebabkan ketidakhadiran para pihak dapat diatasi. Pelaksanaan Mediasi Elektronik...
Read MoreNominee Agreement in Property Ownership: Profit or “Peril”?
One of the most profitable forms of investment is land or property acquisition. The benefit from property investment is generally derived from the appreciation of property value over time. Although considered a long-term and potentially lucrative investment, property acquisition must be conducted properly and securely to avoid legal issues — one of which involves the...
Read MoreNominee Agreement Kepemilikan Properti: Untung Atau ”Buntung”?
Salah satu investasi yang menguntungkan adalah investasi pembelian tanah atau properti. Keuntungan investasi properti diperoleh dari kenaikan nilai properti tersebut di masa depan. Meskipun termasuk investasi jangka panjang dan dapat mendatangkan keuntungan yang signifikan akan tetapi investasi properti tersebut harus dilakukan secara benar, aman dan jangan sampai terkena permasalahan hukum, salah satunya terkait dengan nominee...
Read MoreBank Customer Data Leaked? Here’s What You Need to Know!
Banks are required to maintain the confidentiality of all customer data and personal information, including names, addresses, dates of birth, phone numbers, and other identification data, whether individual or corporate. This obligation aligns with Article 40 (1) of Law No. 10 of 1998 concerning Banking, reinforced by OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.07/2014 on Confidentiality and...
Read MoreData Nasabah Bank Bocor? Perhatikan Hal Berikut!
Bank diwajibkan untuk merahasiakan seluruh data dan informasi pribadi nasabah, termasuk nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan data identitas lain baik perseorangan maupun korporasi. Selaras dengan Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta diperkuat oleh Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Konsumen, serta Pasal 2...
Read MoreShare Transfer, Delayed Payment: Legal Strategies for Shareholders
Introduction In business practice, share transfer is a common activity. This aligns with the provisions of Article 60 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), which explicitly states that shares are movable property that can be transferred. However, in practice, problems often arise when the share transfer process...
Read MorePengalihan Saham, Pembayaran Tertunda: Strategi Hukum bagi Pemegang Saham
Dalam praktik bisnis, pengalihan saham merupakan kegiatan yang lumrah terjadi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara tegas menyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan. Namun demikian, tidak jarang dalam prakteknya terjadi permasalahan ketika proses pengalihan saham tidak diiringi dengan...
Read MoreAdvocates Constrained in the Draft Criminal Procedure Code: Is Professional Freedom at Risk?
The discussion surrounding the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) has sparked widespread debate, particularly regarding several provisions deemed potentially threatening to the freedom of the legal profession. Certain articles in the draft may limit the strategic role of advocates as enforcers of justice and constrain their professional duties. Potential Impacts on Advocates 1. Restricting Public...
Read MoreAdvokat Terbelenggu dalam Rancangan KUHAP: Apakah Kebebasan Profesi Terancam?
Pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah memicu perdebatan luas, terutama mengenai beberapa ketentuan yang dianggap dapat mengancam kebebasan profesi advokat. Beberapa pasal dalam rancangan ini berpotensi membatasi peran strategis advokat sebagai penegak keadilan, serta mempersempit ruang gerak mereka dalam menjalankan tugas profesional. Potensi Kerugian bagi Advokat Membatasi Ruang Advokasi Publik Pasal...
Read More