Pengalihan Saham, Pembayaran Tertunda: Strategi Hukum bagi Pemegang Saham
Dalam praktik bisnis, pengalihan saham merupakan kegiatan yang lumrah terjadi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang...
Read MoreCRIMINAL OFFENSE OF DOCUMENT FORGERY: WHAT ARE THE LEGAL CONSEQUENCES?
INTRODUCTION Essentially, the criminal offense of document forgery is generally regulated under Articles 263–266 of Law No. 1 of 1946...
Read MoreTINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: BAGAIMANA KONSEKUENSI HUKUMNYA?
PENDAHULUAN Pada dasarnya tindak pidana pemalsuan surat telah diatur secara umum dalam Pasal 263-266 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946...
Read MoreSYSTEM AND BURDEN OF PROOF IN CRIMINAL PROCEDURE LAW I. INTRODUCTION
Proof is an effort to provide the certainty required to assess a specific fact, aiming to uncover the material truth...
Read MoreSISTEM DAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI TONGGAK PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PENDAHULUAN Pembuktian adalah suatu upaya untuk memberikan kepastian yang diperlukan Hakim untuk menilai suatu fakta tertentu, hal ini bertujuan untuk...
Read MoreContract Validity: The Fundamental Pillar Ensuring Legal Strength
In every contractual legal relationship, validity serves as the key determinant of whether an agreement holds binding force. In Indonesia,...
Read MoreValiditas Perjanjian: Fondasi Utama yang Menjamin Kekuatan Hukum
Dalam setiap hubungan hukum berbasis kontrak, validitas menjadi kunci yang menentukan apakah sebuah perjanjian memiliki kekuatan mengikat. Di Indonesia, validitas...
Read MoreDevelopment of Renewable Energy: The Role of the State in Realizing National Energy Sustainability
In Indonesia, the definition of Renewable Energy (“RE”) is stipulated in Article 1 point 7 of Law No. 30 of...
Read MorePengembangan Energi Terbarukan: Peran Negara dalam Mewujudkan Keberlanjutan Energi Nasional
Di Indonesia, definisi dari Energi Terbarukan (“EBT”) diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi...
Read More