Aktivitas bisnis tidak terlepas dari berbagai ketentuan hukum yang harus dipatuhi, mulai dari pemilihan bentuk badan usaha, perizinan, penyelenggaraan kegiatan operasional, hingga kepatuhan di bidang perpajakan. Kemajuan teknologi informasi yang terus berlangsung telah membawa perubahan drastis terhadap struktur dan mekanisme operasional bisnis. Di era digitalisasi saat ini, pelaku usaha dapat menawarkan serta menyerahkan barang dan/atau jasa kepada konsumen secara lintas batas melalui platform digital yang terbuka dan mudah diakses.
Transformasi tersebut memungkinkan pelaku usaha yang berdomisili di luar wilayah Indonesia untuk memperoleh penghasilan ataupun nilai ekonomi dari konsumen di Indonesia melalui ekosistem digital, tanpa harus terlebih dahulu mendirikan kantor fisik atau entitas lokal di Indonesia. Implementasi model komersial tersebut tercermin melalui ragam layanan digital yang kini menjadi kebutuhan rutin publik, mencakup platform perdagangan elektronik maupun aplikasi berbasis langganan contohnya Roblox, Zoom, serta OpenAI. Dalam praktiknya, seluruh rangkaian transaksi atas layanan digital tersebut berlangsung secara elektronik ketika pelaku usaha dan konsumen berada di yurisdiksi hukum yang berbeda. Realitas ini melahirkan Fenomena yang memicu tantangan yuridis yang esensial, terutama terkait kapasitas negara dalam mengimplementasikan kedaulatannya serta memungut pajak atas transaksi digital, terlebih jika entitas bisnis mancanegara tersebut tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia.
Aspek Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
Dalam konteks hukum bisnis, transaksi niaga digital antarnegara diklasifikasikan ke dalam terminologi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Merujuk pada Pasal 1 angka 115 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026, PMSE dimaknai sebagai kegiatan niaga yang proses transaksinya difasilitasi oleh instrumen serta prosedur elektronik. Dalam perkembangannya, PMSE tidak hanya melibatkan pelaku usaha domestik, tetapi juga memfasilitasi pelaku usaha luar negeri untuk memasarkan barang dan/atau jasa secara langsung kepada konsumen di Indonesia.
Pendekatan ini berbeda secara fundamental dengan pendekatan menggunakan doktrin perpajakan konvensional. Peraturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) secara konvensional, keberadaan Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Permanent Establishment menjadi prasyarat mutlak untuk menentukan hak pemajakan Indonesia atas laba usaha yang diperoleh subjek pajak luar negeri. Mengingat pelaku usaha digital asing dapat melakukan ekspansi pasar secara masif tanpa membentuk BUT secara fisik, maka PMSE membutuhkan terobosan hukum tersendiri. Dalam konteks PPN PMSE, pemajakan dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan pelaku usaha tertentu sebagai Pemungut PPN PMSE, sehingga pemungutan pajak konsumsi atas transaksi digital dapat ditegakkan tanpa mensyaratkan eksistensi kantor atau fasilitas fisik di Indonesia.
Mekanisme Pemungutan Pajak PMSE?
Karakteristik ekonomi digital yang melampaui batas-batas teritorial negara mendorong pergeseran paradigma pemajakan dari pendekatan kehadiran fisik menuju konsep kehadiran ekonomi signifikan (significant economic presence). Konsep ini memberikan landasan yurisdiksi perpajakan atas entitas asing yang diukur melalui tingkat signifikansi eksistensi ekonomi mereka di pasar dalam negeri, terlepas dari ada atau tidaknya Bentuk Usaha Tetap (BUT) secara fisik di Indonesia. Landasan normatif konsep kehadiran ekonomi signifikan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”), yang menetapkan bahwa:
“Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu;
- penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau
- pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.”
Secara teknis, pemerintah menunjuk pelaku usaha PMSE—baik dari dalam maupun luar negeri—yang telah melampaui ambang batas nilai transaksi dan jumlah pengakses (traffic) tertentu di Indonesia sebagai Pemungut PPN PMSE. PPN dipungut pada saat konsumen melakukan pembayaran atas transaksi yang menjadi objek PPN PMSE. Pemungut PPN PMSE wajib menerbitkan bukti pungutan berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis yang mencantumkan pemungutan PPN, untuk kemudian menyetorkan PPN yang telah dipungut pada setiap Masa Pajak serta melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Tata cara penunjukan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PMSE tersebut kini dikonsolidasikan dalam PMK 81/2024. Lebih lanjut, parameter ambang batas penunjukan Pemungut PPN PMSE dirinci dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12 Tahun 2025, yang berbunyi:
“Batasan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- nilai transaksi dengan Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
- jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.”
Kewenangan Kementerian Keuangan dalam memberikan mandat kepada pihak pemungut pajak untuk melaksanakan fungsi pemotongan, pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan pajak didasarkan pada Pasal 32A UU KUP yang telah diperbarui oleh UU HPP, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mengacu pada indikator dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12 Tahun 2020 jo. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12 Tahun 2025. Penjelasan ketentuan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa cakupan pihak lain meliputi penyelenggara transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Berbeda dengan mekanisme PPN PMSE yang menitikberatkan pada pajak konsumsi atas pemanfaatan barang dan jasa digital di dalam Daerah Pabean, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dalam ekosistem PMSE memiliki landasan yuridis dan objek pemajakan tersendiri. Bagi pelaku usaha PMSE luar negeri yang memenuhi kriteria kehadiran ekonomi signifikan, pemajakan atas laba usahanya berhadapan langsung dengan arsitektur perpajakan internasional. Kesenjangan antara pemungutan PPN PMSE yang telah berjalan efektif dan kompleksitas pemajakan lintas yurisdiksi inilah yang kemudian melahirkan berbagai tantangan hukum maupun teknis dalam memajaki pelaku usaha asing PMSE.
Tantangan dalam Pemungutan Pajak terhadap Pelaku Usaha Asing PMSE
Walaupun kerangka regulasi pemungutan PPN PMSE telah memberikan landasan normatif bagi otoritas fiskal, instrumen tersebut belum sepenuhnya menuntaskan problematika perpajakan dalam ekosistem ekonomi digital. Karakteristik transaksi elektronik yang berlangsung secara lintas batas (cross-border) tanpa kehadiran fisik (non-physical presence) melahirkan problematika yuridis dan administratif dalam aspek pengawasan maupun penegakan hukum. Secara garis besar, tantangan utama dalam pemajakan terhadap pelaku usaha PMSE luar negeri meliputi dua aspek krusial berikut:
1. Penegakan hukum lintas yurisdiksi dan Keterikatan Perjanjian Internasional
Ketidaksesuaian antara domisili hukum korporasi di luar negeri dan yurisdiksi tempat terjadinya konsumsi di Indonesia menciptakan kendala yurisdiksi eksekutorial. Apabila terjadi ketidakpatuhan (non-compliance), otoritas fiskal menghadapi hambatan struktural dalam melakukan pemeriksaan, penagihan paksa, maupun eksekusi sanksi terhadap entitas dan aset yang berada di luar wilayah kedaulatan Indonesia—sebuah kendala yang turut dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam forum internasional Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 pada Oktober 2026 terkait evaluasi terhadap 248 penyelenggara PMSE asing tanpa BUT di Indonesia. Lebih jauh, kewenangan pemajakan domestik atas laba perusahaan multinasional dibatasi oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty) yang masih mensyaratkan kehadiran fisik untuk membentuk BUT, serta dinamika perjanjian internasional. Sebagai ilustrasi nyata, meskipun UU No. 2 Tahun 2020 telah mengatur konsep kehadiran ekonomi signifikan, implementasi Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Transaksi Elektronik (PTE) atas perusahaan teknologi multinasional hingga tahun 2026 belum dapat diterapkan akibat keterikatan pada P3B dan kesepakatan perdagangan bilateral, termasuk klausul dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia–Amerika Serikat pada Februari 2026 yang membatasi pengenaan pajak layanan digital sepihak terhadap korporasi asal Amerika Serikat seperti Google dan Netflix, sehingga pemerintah hanya dapat mengoptimalkan instrumen PPN PMSE yang bersifat non-diskriminatif.
2. Validasi dan pengawasan Data Transaksi Digital
Operasional bisnis digital—mulai dari layanan cloud computing, periklanan digital, platform lokapasar, hingga Software as a Service (SaaS)—menghasilkan arus data yang besar dengan struktur pembayaran lintas negara yang berlapis, sehingga menyulitkan otoritas fiskal dalam memverifikasi lokasi konsumen, nilai transaksi riil, dan arus pendapatan secara akurat. Dalam praktiknya, DJP menemukan adanya asimetri informasi di mana laporan penyetoran PPN dari sejumlah penyelenggara PMSE global tampak tidak konsisten dengan tingginya volume aktivitas dan trafik pengguna mereka di Indonesia. Guna merespons celah pengawasan tersebut, administrasi perpajakan nasional kini bertransformasi dari pemeriksaan dokumen konvensional menuju pengawasan berbasis teknologi melalui implementasi sistem Coretax serta penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026. Melalui skema SPP-TDLN yang diselenggarakan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara dengan melibatkan puluhan perbankan dan penyedia jasa pembayaran (fintech) domestik sebagai pemungut PPN pada gerbang pembayaran, DJP berhasil mendeteksi sekitar 5,5 Juta transaksi digital lintas negara dengan potensi PPN mencapai Rp1,1 Triliun hingga Oktober 2026, meskipun integrasi teknis dengan prinsipal kartu pembayaran internasional masih terus disempurnakan.
Kesimpulan
Perkembangan ekonomi digital telah merombak arsitektur bisnis global sekaligus menggeser doktrin pertautan yurisdiksi (jurisdictional nexus) dalam hukum perpajakan. Keberadaan kantor, pabrik, atau fasilitas fisik tidak lagi menjadi satu-satunya indikator penentu hak pemajakan suatu negara, mengingat keterkaitan ekonomi kini dapat terbentuk secara substansial melalui jutaan transaksi elektronik dan basis pengguna aktif lintas yurisdiksi tanpa kehadiran fisik pelaku usaha di negara pasar. Indonesia merespons pergeseran paradigma tersebut melalui pembentukan instrumen hukum perpajakan PMSE, yang memungkinkan pemerintah menunjuk pelaku usaha digital luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu sebagai Pemungut PPN guna menjalankan kewajiban perpajakan di Indonesia meskipun tanpa keberadaan kantor fisik ataupun BUT.
Sejalan dengan perubahan doktrin tersebut, penentuan konsekuensi perpajakan suatu entitas multinasional di Indonesia tidak lagi semata-mata bertumpu pada letak domisili fisik korporasi. Fokus penilaian yuridis kini bergeser pada lokasi terjadinya transaksi, yurisdiksi tempat barang atau jasa digital dimanfaatkan oleh konsumen (destination principle), besaran skala aktivitas ekonomi yang dihasilkan, serta landasan hukum positif yang menghubungkan transaksi elektronik tersebut dengan kedaulatan pemajakan Indonesia.
Kendati demikian, tersedianya kerangka regulasi domestik belum sepenuhnya mengeliminasi tantangan penegakan hukum di lapangan. Harmonisasi antara hukum pajak nasional dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dinamika konsensus perpajakan internasional, efektivitas yurisdiksi penagihan lintas batas, serta kapabilitas teknologi pengawasan data transaksi digital melalui sistem Coretax dan SPP-TDLN akan terus menjadi determinan utama dalam evolusi hukum perpajakan digital di Indonesia. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha baik perusahaan digital nasional maupun korporasi multinasional yang menjalankan transaksi lintas negara, memahami transformasi regulasi ini bukan sekadar persoalan kepatuhan administratif (tax compliance), melainkan langkah strategis untuk mengidentifikasi eksposur risiko hukum, menata struktur kontrak dan transaksi secara tepat, serta menyusun mitigasi sengketa perpajakan sejak dini.
Bagi pelaku usaha, baik perusahaan digital nasional maupun perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas negara, memahami perubahan tersebut bukan hanya persoalan kepatuhan. Pemahaman yang baik juga diperlukan untuk mengidentifikasi risiko, menentukan struktur transaksi, dan mengambil langkah mitigasi sejak awal.
Apabila Anda menghadapi persoalan hukum bisnis, sengketa perpajakan, atau isu regulasi digital lainnya, Mangatur Nainggolan Law Firm (“MNL”) siap memberikan konsultasi dan pendampingan hukum secara profesional dan menyeluruh, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis masing-masing klien.
Referensi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022.
Penulis : Estomihi, S.H.
Editor : Robby Simamora, S.H., M.H.