Hentikan Ketidakadilan Agraria di Blitar! Tindak Tegas Mafia Tanah dan Kembalikan Hak Para Petani!
SIARAN PERS MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM (MNL) Kami para advokat dan Konsultan Hukum dari Mangatur Nainggolan Law Firm (MNL) selaku Kuasa Hukum Perkumpulan Tani Handayani Lestari (“PTHL”) Blitar, dengan tegas mengecam dugaan praktik mafia tanah, maladministrasi, serta tindakan intimidatif yang dialami oleh PTHL dalam upaya redistribusi tanah di Desa Soso, Kabupaten Blitar. Peristiwa ini...
Read MoreResponsibility of PT Pertamina’s Board of Directors as a Holding Company in the Corruption Case of Crude Oil and Refinery Product Management by Its Subsidiary Company
Issue Recently, the corruption case involving crude oil and refinery product management at PT Pertamina Patra Niaga caught public attention after complaints about the poor quality of Pertamina’s RON 92 fuel, commonly known as “Pertamax,” surfaced. Initial reports came from residents in Papua, Palembang, and South Sumatra, who claimed that the fuel quality did not...
Read MorePertanggungjawaban Direksi PT Pertamina Sebagai Holding Company Dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Dan Produk Kilang Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaannya (Subsidiary Company)
Permasalahan Beberapa waktu lalu kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga menjadi perhatian publik setelah masyarakat melaporkan buruknya kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina jenis RON 92 atau biasa dikenal dengan sebutan “Pertamax”. Laporan awal datang dari warga daerah Papua, Palembang, dan Sumatera Selatan, yang merasa bahwa...
Read MoreRural Banks (BPR) Must Apply Prudential Principles in Lending
Rural Banks (BPR) play a crucial role in supporting local economies across Indonesia. As financial institutions, BPRs are required to implement prudential principles in all credit lending processes. This obligation is enshrined in various regulations aimed at maintaining financial system stability while protecting the interests of borrowers. The implementation of prudential principles by BPRs is...
Read MoreBPR Diwajibkan Terapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat di berbagai daerah. Sebagai lembaga keuangan, BPR diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pemberian kredit kepada nasabah. Kewajiban ini menjadi salah satu pilar utama yang diatur dalam berbagai regulasi, bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus melindungi kepentingan para nasabah. Penerapan...
Read MoreAPPLE DOES NOT BUILD A FACTORY IN INDONESIA, SO HOW IS THE CALCULATION OF THE DOMESTIC COMPONENT LEVEL?
BACKGROUND The Domestic Component Level (“TKDN”) is a policy established by the Government of the Republic of Indonesia to reduce dependence on foreign or imported goods. TKDN is also intended by the Government of Indonesia to create widespread employment opportunities for Indonesian citizens. Recently, the American technology giant Apple has faced issues regarding the licensing...
Read MoreAPPLE TIDAK MEMBANGUN PABRIK DI INDONESIA, LANTAS BAGAIMANA PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
LATAR BELAKANG Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi ketergantungan penggunaan barang asing atau impor. TKDN juga ditujukan Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk rakyat Indonesia. Baru-baru ini produsen teknologi raksasa asal Amerika Serikat yaitu Apple mengalami permasalahan terkait dengan perizinan penjualan produk...
Read MoreMenelisik Danantara Sebagai Lembaga Pengelola Investasi
Danantara merupakan singkatan dari “Daya Anagata Nusantara.” Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa “Daya” melambangkan energi atau kekuatan, “Anagata” berarti masa depan, dan “Nusantara” menggambarkan wilayah Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, Danantara berfungsi sebagai entitas ekonomi dan lembaga investasi strategis untuk mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Latar Belakang dan Dasar Hukum Pemerintah memulai pembentukan...
Read MoreExamining Danantara as an Investment Management Institution
Danantara is an abbreviation of “Daya Anagata Nusantara.” President Prabowo Subianto explained that “Daya” symbolizes energy or strength, “Anagata” means future, and “Nusantara” represents Indonesia as a whole. Thus, Danantara functions as an economic entity and a strategic investment institution to support national development and economic growth. Background and Legal Basis: The government initiated the...
Read More