Informasi Peraturan Terkini

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN E-PURCHASING KATALOG ELEKTRONIK MELALUI METODE MINI-KOMPETISI (KEPKA LKPP 93/2025).

IKHTISAR :

– KEPKA LKPP 93/2025 ini dibentuk untuk pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengadaan secara elektronik pada katalog elektronik dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak kepada penyedia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

– Penyelenggaraan E-purchasing katalog elektronik melalui metode Mini-Kompetisi dapat dilakukan oleh instansi non kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Antara lain: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Instansi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, dan instansi lain yang sesuai dengan ketentuan berlaku pada pelaku usaha apabila fitur telah tersedia dalam aplikasi Katalog Elektronik.

– Adapun tahapan E-purchasing yaitu:

KETENTUAN LAIN:

Author: Yosepin Winda Warni, S.H.