CRIMINAL OFFENSE OF DOCUMENT FORGERY: WHAT ARE THE LEGAL CONSEQUENCES?
INTRODUCTION Essentially, the criminal offense of document forgery is generally regulated under Articles 263–266 of Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code (KUHP). The forgery of documents as outlined in each article (Articles 263–267) varies depending on the elements of each provision. However, broadly speaking, document forgery refers to the creation of a...
Read MoreTINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: BAGAIMANA KONSEKUENSI HUKUMNYA?
PENDAHULUAN Pada dasarnya tindak pidana pemalsuan surat telah diatur secara umum dalam Pasal 263-266 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan surat yang diatur dalam setiap pasal antara Pasal 263-267 berbeda-beda sesuai dengan unsur masing-masing pasal, namun secara umum yang dimaksud dengan pemalsuan surat adalah pembuatan sebuah surat yang...
Read MoreSYSTEM AND BURDEN OF PROOF IN CRIMINAL PROCEDURE LAW I. INTRODUCTION
Proof is an effort to provide the certainty required to assess a specific fact, aiming to uncover the material truth in a criminal case. Essentially, the term “proof” can be interpreted as an act that provides certainty. In English, the word “proof” is closely associated with the concept of evidence under positive law, while “proof”...
Read MoreSISTEM DAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI TONGGAK PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PENDAHULUAN Pembuktian adalah suatu upaya untuk memberikan kepastian yang diperlukan Hakim untuk menilai suatu fakta tertentu, hal ini bertujuan untuk dapat menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Pada dasarnya kata pembuktian dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat memberikan kepastian. Kata pembuktian dalam bahasa inggris adalah evidence yang rekat pengartiannya dengan alat bukti berdasarkan hukum...
Read MoreContract Validity: The Fundamental Pillar Ensuring Legal Strength
In every contractual legal relationship, validity serves as the key determinant of whether an agreement holds binding force. In Indonesia, this validity is explicitly regulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which establishes four primary conditions for the legitimacy of a contract: agreement, legal capacity, a specific object, and a lawful cause....
Read MoreValiditas Perjanjian: Fondasi Utama yang Menjamin Kekuatan Hukum
Dalam setiap hubungan hukum berbasis kontrak, validitas menjadi kunci yang menentukan apakah sebuah perjanjian memiliki kekuatan mengikat. Di Indonesia, validitas ini diatur dengan tegas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan empat syarat utama sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal.[1] Mengapa Validitas Perjanjian Itu Penting? Validitas bukan...
Read MoreDevelopment of Renewable Energy: The Role of the State in Realizing National Energy Sustainability
In Indonesia, the definition of Renewable Energy (“RE”) is stipulated in Article 1 point 7 of Law No. 30 of 2007 on Energy (“Law 30/2007”), which states: “renewable energy is energy derived from renewable energy sources.” Furthermore, renewable energy sources are defined in Article 1 point 6 of Law 30/2007 as: “energy sources derived from...
Read MorePengembangan Energi Terbarukan: Peran Negara dalam Mewujudkan Keberlanjutan Energi Nasional
Di Indonesia, definisi dari Energi Terbarukan (“EBT”) diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi (“UU 30/2007”) yang berbunyi: “energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.” Lebih lanjut, terkait sumber energi terbarukan secara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 6 UU 30/2007 berbunyi: “sumber energi yang dihasilkan dari...
Read MoreLegal Certainty in Land Transactions: Seven Preventive Principles Against Legal Disputes in Indonesia
Land acquisition in Indonesia is not merely an economic decision but a legal act with long-term implications. It involves a complex interplay of statutory obligations, administrative procedures, and property rights. Legal disputes over land—often arising from the failure to conduct proper due diligence—are among the most common in Indonesian courts. Based on statutory regulations and...
Read More