Bank Emas Indonesia: Urgensi dan Dasar Hukumnya
Salah satu kekayaan alam yang melimpah di tengah kekayaan Indonesia adalah emas yang menyebar di seluruh penjuru negeri mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, hingga Papua. Ini menunjukkan bahwa potensi emas di Indonesia sangat menjanjikan bagi perekonomian di Indonesia, mengingat cadangan emas yang terbatas membuat harga emas cenderung naik setiap tahunnya. Namun selama ini, Indonesia...
Read MoreIndonesia Gold Bank: Urgency and Legal Basis
One of Indonesia’s abundant natural resources is gold, which is found across the country, from Aceh, North Sumatra, Bengkulu, to Papua. This indicates that Indonesia’s gold potential is highly promising for the national economy, considering that the limited supply of gold causes its price to increase annually. However, Indonesia has not yet established a storage...
Read MoreHentikan Ketidakadilan Agraria di Blitar! Tindak Tegas Mafia Tanah dan Kembalikan Hak Para Petani!
SIARAN PERS MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM (MNL) Kami para advokat dan Konsultan Hukum dari Mangatur Nainggolan Law Firm (MNL) selaku Kuasa Hukum Perkumpulan Tani Handayani Lestari (“PTHL”) Blitar, dengan tegas mengecam dugaan praktik mafia tanah, maladministrasi, serta tindakan intimidatif yang dialami oleh PTHL dalam upaya redistribusi tanah di Desa Soso, Kabupaten Blitar. Peristiwa ini...
Read MoreResponsibility of PT Pertamina’s Board of Directors as a Holding Company in the Corruption Case of Crude Oil and Refinery Product Management by Its Subsidiary Company
Issue Recently, the corruption case involving crude oil and refinery product management at PT Pertamina Patra Niaga caught public attention after complaints about the poor quality of Pertamina’s RON 92 fuel, commonly known as “Pertamax,” surfaced. Initial reports came from residents in Papua, Palembang, and South Sumatra, who claimed that the fuel quality did not...
Read MorePertanggungjawaban Direksi PT Pertamina Sebagai Holding Company Dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Dan Produk Kilang Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaannya (Subsidiary Company)
Permasalahan Beberapa waktu lalu kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga menjadi perhatian publik setelah masyarakat melaporkan buruknya kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina jenis RON 92 atau biasa dikenal dengan sebutan “Pertamax”. Laporan awal datang dari warga daerah Papua, Palembang, dan Sumatera Selatan, yang merasa bahwa...
Read MoreRural Banks (BPR) Must Apply Prudential Principles in Lending
Rural Banks (BPR) play a crucial role in supporting local economies across Indonesia. As financial institutions, BPRs are required to implement prudential principles in all credit lending processes. This obligation is enshrined in various regulations aimed at maintaining financial system stability while protecting the interests of borrowers. The implementation of prudential principles by BPRs is...
Read MoreBPR Diwajibkan Terapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat di berbagai daerah. Sebagai lembaga keuangan, BPR diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pemberian kredit kepada nasabah. Kewajiban ini menjadi salah satu pilar utama yang diatur dalam berbagai regulasi, bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus melindungi kepentingan para nasabah. Penerapan...
Read MoreAPPLE DOES NOT BUILD A FACTORY IN INDONESIA, SO HOW IS THE CALCULATION OF THE DOMESTIC COMPONENT LEVEL?
BACKGROUND The Domestic Component Level (“TKDN”) is a policy established by the Government of the Republic of Indonesia to reduce dependence on foreign or imported goods. TKDN is also intended by the Government of Indonesia to create widespread employment opportunities for Indonesian citizens. Recently, the American technology giant Apple has faced issues regarding the licensing...
Read MoreAPPLE TIDAK MEMBANGUN PABRIK DI INDONESIA, LANTAS BAGAIMANA PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
LATAR BELAKANG Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi ketergantungan penggunaan barang asing atau impor. TKDN juga ditujukan Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk rakyat Indonesia. Baru-baru ini produsen teknologi raksasa asal Amerika Serikat yaitu Apple mengalami permasalahan terkait dengan perizinan penjualan produk...
Read More