Annual Reporting Requirements for Joint Stock Companies after Ministerial Regulation No. 49/2025: What are the Implications for Companies?

A Limited Liability Company (“Companies”) is a legal entity in the form of a capital partnership established based on an agreement, conducting business activities with authorized capital divided into shares, as defined in Article 1 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Law No. 40/2007”). The Law No. 40/2007 contains...

Read More

Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan Persekutuan Modal Pasca Permenkum 49/2025: Bagaimana Implikasi Terhadap Perseroan?

Perseroan Terbatas (“PT”) merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). UU PT memuat pengaturan terkait aspek fundamental terkait perseroan, mulai dari pendirian, organ perseroan, pengelolaan,...

Read More

Business License Revoked: Does Revocation of a Business License End the Existence of a Company?

In legal practice, business actors often interpret the revocation of a business license as the end of a company’s existence. Many directors, creditors, and business partners often assume that a company whose business license has been revoked no longer has legal entity status. This view is incorrect and inconsistent with the provisions of Law Number...

Read More

Izin Usaha Dicabut : Benarkah Pencabutan Izin Usaha Mengakhiri Eksistensi Perseroan

  Dalam praktik hukum, pelaku usaha kerap memaknai pencabutan izin usaha sebagai akhir eksistensi Perseroan. Tidak sedikit direksi, kreditor, dan mitra usaha sering beranggapan bahwa Perseroan yang izin usahanya dicabut tidak lagi memiliki kedudukan terhadap status hukum Perseroan. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang keliru dan tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang...

Read More

Can Directors or Commissioners Be Sued Personally? Understanding the Limits of Business Judgement Rule Protection in Companies

As a Director or Commissioner in a company, all decisions and policies made carry risks that could harm the company. This raises the question of whether Directors or Commissioners can be sued personally in civil or criminal court?. This question is one of the legal issues that often arises in corporate practice, especially when a...

Read More

Bisakah Direksi atau Komisaris Dituntut Secara Pribadi? Memahami Batas Perlindungan Business Judgement Rule dalam Perseroan

Sebagai Direksi atau Komisaris dalam suatu perseroan, segala keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki risiko yang dapat merugikan perseroan. Maka timbul suatu pertanyaan apakah bisa Direksi atau Komisaris secara pribadi digugat perdata maupun pidana? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu isu hukum yang cukup sering muncul dalam praktik korporasi, khususnya Ketika perseroan dihadapkan dengan kerugian bisnis,...

Read More

MoU or Preliminary Agreement?

IntroductionIn Indonesian civil law practice, the terms Memorandum of Understanding (MoU) and contract/agreement are often used interchangeably, although both have distinct legal positions and functions. An MoU generally contains only the parties’ initial understanding before being formalized into a binding agreement, whereas a contract or agreement under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...

Read More

MoU, Perjanjian/Pendahuluan?

Pendahuluan Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, istilah Memorandum of Understanding (MoU) dan kontrak atau perjanjian kerap digunakan secara bergantian, padahal keduanya memiliki kedudukan dan fungsi hukum yang berbeda. MoU pada umumnya hanya berisi kesepahaman awal antara para pihak sebelum dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengikat, sedangkan kontrak atau perjanjian dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum...

Read More

TEROR & INTIMIDASI DEBT COLLECTOR PINJOL

Aksi teror dan intimidasi debt collector pinjol menimbulkan trauma pada debitur dan meresahkan masyarakat. Meskipun aplikator pinjol ilegal yang diduga melakukan penagihan dengan menggunakan teror dan intimidasi telah ditertibkan, akan tetapi penagihan pinjol dinilai masih menjadi “momok” yang menakutkan. Oleh karena itu perlu mengetahui tentang seputar aturan penagihan pinjaman online.   Etika Penagihan Pinjol Otoritas...

Read More