PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK STRATEGI PEMASARAN UP-SELLING YANG TIDAK TRANSPARAN
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan pribadi, keluarga, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam praktik bisnis modern, strategi pemasaran menjadi elemen penting untuk meningkatkan daya saing dan volume...
Read MorePenyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk Perusahaan PMA di Indonesia
Apa itu LKPM? Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha, termasuk Perusahaan Modal Asing (PMA), untuk memberikan informasi mengenai perkembangan realisasi investasi dan permasalahan yang dihadapi selama periode tertentu. LKPM berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dasar hukum pelaporan LKPM...
Read MoreLegal Protection for Consumers in Online Transactions for Goods Not Matching the Description
The rapid development of information and communication technology has significantly influenced the pattern of transactions in society, shifting from conventional to digital methods, including in the activity of buying and selling goods. Purchasing an item no longer requires physically visiting a store; instead, consumers can simply choose products through online shopping platforms, which saves both...
Read MorePerlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Online atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Deskripsi
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat tentu memengaruhi pola transaksi masyarakat yang semula konvensional menjadi digital, termasuk dalam aktivitas jual beli barang. Membeli suatu barang tidak lagi harus datang secara langsung ke toko, melainkan cukup memilih barang melalui online shopping atau belanja digital yang sangat menghemat waktu dan tenaga. Namun kemudahan ini juga seringkali...
Read MoreThe Impact of Bankruptcy on Civil Servants (ASN): Reputation, Position, and State Assets
Bankruptcy is not merely synonymous with financial collapse; rather, it is a legal process designed to provide certainty, protection, and equitable solutions for both creditors and debtors. Pursuant to Article 1 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), bankruptcy is defined as a situation in...
Read MoreDampak Kepailitan terhadap ASN: Reputasi, Jabatan, dan Aset Negara
Kepailitan tidak hanya indentik dengan kebangkrutan, melainkan suatu proses hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan solusi yang adil bagi kreditur maupun debitur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan adalah keadaan ketika seorang debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak...
Read MoreTransformation of the Telecommunications Industry and Legal Implications of the Merger Process between XL Axiata, Smartfren, and ST
Background Indonesia’s telecommunications industry has undergone a significant transformation following the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT XL Axiata Tbk (XL) and PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) on March 25, 2025. During the meeting, shareholders officially approved a merger plan, with XL acting as the Surviving Company, forming a new...
Read MoreTransformasi Industri Telekomunikasi dan Implikasi Hukum Proses Penggabungan (Merger) antara XL Axiata, Smartfren, dan ST
Latar Belakang Industri telekomunikasi Indonesia mengalami perubahan setelah disetujuinya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT XL Axiata Tbk (XL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) pada tanggal 25 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham resmi menyetujui rencana penggabungan usaha dengan XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan, menjadi satu entitas baru...
Read MoreAPPLE DOES NOT BUILD A FACTORY IN INDONESIA, SO HOW IS THE CALCULATION OF THE DOMESTIC COMPONENT LEVEL?
BACKGROUND The Domestic Component Level (“TKDN”) is a policy established by the Government of the Republic of Indonesia to reduce dependence on foreign or imported goods. TKDN is also intended by the Government of Indonesia to create widespread employment opportunities for Indonesian citizens. Recently, the American technology giant Apple has faced issues regarding the licensing...
Read More