Exceptio Non Adimpleti Contractus and Its Impact on the Failure to Fulfill the Simple Proof Requirement in Bankruptcy/PKPU Petitions
Background Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) are two legal remedies provided by the Indonesian judicial system that allow creditors to recover debts effectively when a debtor is deemed unable to pay. These procedures are regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (Bankruptcy Law), particularly Article 2 paragraph (1),...
Read MoreExceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Mempengaruhi Ketidak Terpenuhinya Syarat Pembuktian Sederhana Pada Permohonan Pailit/PKPU
Latar Belakang Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan dua instrumen hukum yang disediakan oleh sistem peradilan Indonesia bagi kreditor untuk menagih hutangnya secara efektif ketika debitor dianggap tidak lagi mampu melakukan pembayaran. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU), tepatnya dalam Pasal 2 ayat...
Read MoreBANK LIABILITY FOR UNLAWFUL ACTS COMMITTED BY BANK EMPLOYEES
I. BACKGROUND A bank is a financial institution that functions in fund collection (funding), fund distribution (lending), and other financial service operations. Essentially, there are several types of banks such as the central bank, commercial banks, Islamic banks, and rural credit banks. Every bank has Standard Operating Procedures (SOPs) as a preventive measure to reduce...
Read MoreCONSUMER PROTECTION AGAINST NON-TRANSPARENT UP-SELLING MARKETING STRATEGIES
Pursuant to Article 1 point 2 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), a consumer is defined as any individual who uses goods and/or services available in the community for personal, family, or other living beings’ purposes, and not for trade. In modern business practices, marketing strategy is a key element to...
Read MorePERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK STRATEGI PEMASARAN UP-SELLING YANG TIDAK TRANSPARAN
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan pribadi, keluarga, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam praktik bisnis modern, strategi pemasaran menjadi elemen penting untuk meningkatkan daya saing dan volume...
Read MorePenyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk Perusahaan PMA di Indonesia
Apa itu LKPM? Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha, termasuk Perusahaan Modal Asing (PMA), untuk memberikan informasi mengenai perkembangan realisasi investasi dan permasalahan yang dihadapi selama periode tertentu. LKPM berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dasar hukum pelaporan LKPM...
Read MoreLegal Protection for Consumers in Online Transactions for Goods Not Matching the Description
The rapid development of information and communication technology has significantly influenced the pattern of transactions in society, shifting from conventional to digital methods, including in the activity of buying and selling goods. Purchasing an item no longer requires physically visiting a store; instead, consumers can simply choose products through online shopping platforms, which saves both...
Read MorePerlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Online atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Deskripsi
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat tentu memengaruhi pola transaksi masyarakat yang semula konvensional menjadi digital, termasuk dalam aktivitas jual beli barang. Membeli suatu barang tidak lagi harus datang secara langsung ke toko, melainkan cukup memilih barang melalui online shopping atau belanja digital yang sangat menghemat waktu dan tenaga. Namun kemudahan ini juga seringkali...
Read MoreThe Impact of Bankruptcy on Civil Servants (ASN): Reputation, Position, and State Assets
Bankruptcy is not merely synonymous with financial collapse; rather, it is a legal process designed to provide certainty, protection, and equitable solutions for both creditors and debtors. Pursuant to Article 1 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), bankruptcy is defined as a situation in...
Read More