AJB States “Fully Paid” but in Fact It Is Not – What Are the Risks?
1. Introduction The Sale and Purchase Deed (Akta Jual Beli or AJB) is an important instrument in land and building transactions. An AJB made by a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah or PPAT) has the force of an authentic deed and serves as the legal basis for transferring land rights through the title...
Read MoreAJB TANAH DI AKTA LUNAS FAKTANYA BELUM, APA RISIKONYA?
PENDAHULUAN Akta Jual Beli (AJB) merupakan instrumen penting dalam transaksi jual beli tanah maupun bangunan. AJB yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kekuatan sebagai akta otentik dan menjadi dasar untuk melakukan peralihan hak atas tanah melalui proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, permasalahan muncul ketika dalam AJB dinyatakan...
Read MoreWatch Out! The Government Regulate Abandoned Land
Through Government Regulation No. 20 of 2021 concerning the Regulation of Abandoned Areas and Land (“PP 20/2021”), the Government regulates land that has been left unused. The aim is to ensure that land is used fairly, productively, and continues to fulfill its social function. GR 20/2021 is a form of synchronization with the Job Creation...
Read MoreSiap-Siap! Pemerintah Tertibkan Tanah Terlantar
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (“PP 20/2021”), Pemerintah menertibkan tanah-tanah yang dibiarkan tidak dimanfaatkan. Tujuannya, memastikan tanah digunakan secara adil, produktif, dan tetap menjalankan fungsi sosialnya. PP 20/2021 ini merupakan bentuk singkronisasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan penyempurnaan aturan sebelumnya. PP 20/2021 mengatur lebih jelas mengaenai tahapan...
Read MoreEnvironmental Impact Assessment Violated, Permit Revoked
Legal Aspects of Mining Business Permit Revocation in Raja Ampat The government has officially revoked the Nickel Mining Business Permits (IUP) of four companies operating in the Raja Ampat region, namely PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, and PT Nurham. The primary reasons for this revocation are that the...
Read MoreAMDAL Dilanggar, Izin Menghilang
Aspek Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat Pemerintah secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Alasan utama pencabutan ini adalah karena lokasi izin berada dalam kawasan Geopark...
Read MoreRiver Border Land: Can It Be Privately Owned?
Purchasing or owning land and/or buildings adjacent to or directly bordering a river requires careful attention to the existence of the “River Border Line.” This is because the river includes the riverbed, and the river border is considered state property (vide Article 3 of Government Regulation No. 38 of 2011 on Rivers). What is a River...
Read MoreTanah Sempadan Sungai: Bisa Dimiliki Pribadi?
Membeli atau memiliki tanah dan/atau bangunan yang bersebalahan atau berbatasan langsung dengan Sungai perlu memperhatikan keberadaan “Garis Sempadan Sungai”. Hal tersebut dikarenakan Sungai meliputi badan sungai dan sempadan sungai merupakan kekayaan negara (vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai) Apa itu Sempadan Sungai? Mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan...
Read MoreNominee Agreement in Property Ownership: Profit or “Peril”?
One of the most profitable forms of investment is land or property acquisition. The benefit from property investment is generally derived from the appreciation of property value over time. Although considered a long-term and potentially lucrative investment, property acquisition must be conducted properly and securely to avoid legal issues — one of which involves the...
Read More