Watch Out! The Government Regulate Abandoned Land
Through Government Regulation No. 20 of 2021 concerning the Regulation of Abandoned Areas and Land (“PP 20/2021”), the Government regulates land that has been left unused. The aim is to ensure that land is used fairly, productively, and continues to fulfill its social function. GR 20/2021 is a form of synchronization with the Job Creation...
Read MoreSiap-Siap! Pemerintah Tertibkan Tanah Terlantar
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (“PP 20/2021”), Pemerintah menertibkan tanah-tanah yang dibiarkan tidak dimanfaatkan. Tujuannya, memastikan tanah digunakan secara adil, produktif, dan tetap menjalankan fungsi sosialnya. PP 20/2021 ini merupakan bentuk singkronisasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan penyempurnaan aturan sebelumnya. PP 20/2021 mengatur lebih jelas mengaenai tahapan...
Read MoreEnvironmental Impact Assessment Violated, Permit Revoked
Legal Aspects of Mining Business Permit Revocation in Raja Ampat The government has officially revoked the Nickel Mining Business Permits (IUP) of four companies operating in the Raja Ampat region, namely PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, and PT Nurham. The primary reasons for this revocation are that the...
Read MoreAMDAL Dilanggar, Izin Menghilang
Aspek Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat Pemerintah secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Alasan utama pencabutan ini adalah karena lokasi izin berada dalam kawasan Geopark...
Read MoreRiver Border Land: Can It Be Privately Owned?
Purchasing or owning land and/or buildings adjacent to or directly bordering a river requires careful attention to the existence of the “River Border Line.” This is because the river includes the riverbed, and the river border is considered state property (vide Article 3 of Government Regulation No. 38 of 2011 on Rivers). What is a River...
Read MoreTanah Sempadan Sungai: Bisa Dimiliki Pribadi?
Membeli atau memiliki tanah dan/atau bangunan yang bersebalahan atau berbatasan langsung dengan Sungai perlu memperhatikan keberadaan “Garis Sempadan Sungai”. Hal tersebut dikarenakan Sungai meliputi badan sungai dan sempadan sungai merupakan kekayaan negara (vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai) Apa itu Sempadan Sungai? Mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan...
Read MoreNominee Agreement in Property Ownership: Profit or “Peril”?
One of the most profitable forms of investment is land or property acquisition. The benefit from property investment is generally derived from the appreciation of property value over time. Although considered a long-term and potentially lucrative investment, property acquisition must be conducted properly and securely to avoid legal issues — one of which involves the...
Read MoreNominee Agreement Kepemilikan Properti: Untung Atau ”Buntung”?
Salah satu investasi yang menguntungkan adalah investasi pembelian tanah atau properti. Keuntungan investasi properti diperoleh dari kenaikan nilai properti tersebut di masa depan. Meskipun termasuk investasi jangka panjang dan dapat mendatangkan keuntungan yang signifikan akan tetapi investasi properti tersebut harus dilakukan secara benar, aman dan jangan sampai terkena permasalahan hukum, salah satunya terkait dengan nominee...
Read MoreLegal Certainty in Land Transactions: Seven Preventive Principles Against Legal Disputes in Indonesia
Land acquisition in Indonesia is not merely an economic decision but a legal act with long-term implications. It involves a complex interplay of statutory obligations, administrative procedures, and property rights. Legal disputes over land—often arising from the failure to conduct proper due diligence—are among the most common in Indonesian courts. Based on statutory regulations and...
Read More