Annual Reporting Requirements for Joint Stock Companies after Ministerial Regulation No. 49/2025: What are the Implications for Companies?
A Limited Liability Company (“Companies”) is a legal entity in the form of a capital partnership established based on an agreement, conducting business activities with authorized capital divided into shares, as defined in Article 1 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Law No. 40/2007”). The Law No. 40/2007 contains...
Read MoreKewajiban Laporan Tahunan Perseroan Persekutuan Modal Pasca Permenkum 49/2025: Bagaimana Implikasi Terhadap Perseroan?
Perseroan Terbatas (“PT”) merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). UU PT memuat pengaturan terkait aspek fundamental terkait perseroan, mulai dari pendirian, organ perseroan, pengelolaan,...
Read MoreBusiness License Revoked: Does Revocation of a Business License End the Existence of a Company?
In legal practice, business actors often interpret the revocation of a business license as the end of a company’s existence. Many directors, creditors, and business partners often assume that a company whose business license has been revoked no longer has legal entity status. This view is incorrect and inconsistent with the provisions of Law Number...
Read MoreIzin Usaha Dicabut : Benarkah Pencabutan Izin Usaha Mengakhiri Eksistensi Perseroan
Dalam praktik hukum, pelaku usaha kerap memaknai pencabutan izin usaha sebagai akhir eksistensi Perseroan. Tidak sedikit direksi, kreditor, dan mitra usaha sering beranggapan bahwa Perseroan yang izin usahanya dicabut tidak lagi memiliki kedudukan terhadap status hukum Perseroan. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang keliru dan tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang...
Read MoreDismissal of Directors or Commissioners: Can It Be Done Through a Circular Resolution Mechanism?
The General Meeting of Shareholders (“GMS”) is a corporate body that has the authority to make decisions on behalf of shareholders that cannot be delegated or transferred to the Board of Directors and Board of Commissioners. Thus, the GMS is an important forum for shareholders to make decisions regarding the Company, which are generally carried...
Read MorePemberhentian Direksi atau Komisaris: Dapatkah Dilakukan Melalui Mekanisme Circular Resolution?
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS“) merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan para pemegang saham yang tidak dapat diberikan atau dialihkan kepada Direksi dan Komisaris. Dengan demikian, RUPS menjadi forum penting dalam pengambilan keputusan Perseroan oleh para pemegang saham, yang pada umumnya dilaksanakan melalui RUPS konvensional yang dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan, baik secara...
Read MoreCan Directors or Commissioners Be Sued Personally? Understanding the Limits of Business Judgement Rule Protection in Companies
As a Director or Commissioner in a company, all decisions and policies made carry risks that could harm the company. This raises the question of whether Directors or Commissioners can be sued personally in civil or criminal court?. This question is one of the legal issues that often arises in corporate practice, especially when a...
Read MoreBisakah Direksi atau Komisaris Dituntut Secara Pribadi? Memahami Batas Perlindungan Business Judgement Rule dalam Perseroan
Sebagai Direksi atau Komisaris dalam suatu perseroan, segala keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki risiko yang dapat merugikan perseroan. Maka timbul suatu pertanyaan apakah bisa Direksi atau Komisaris secara pribadi digugat perdata maupun pidana? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu isu hukum yang cukup sering muncul dalam praktik korporasi, khususnya Ketika perseroan dihadapkan dengan kerugian bisnis,...
Read MoreEnvironmental Impact Assessment Violated, Permit Revoked
Legal Aspects of Mining Business Permit Revocation in Raja Ampat The government has officially revoked the Nickel Mining Business Permits (IUP) of four companies operating in the Raja Ampat region, namely PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, and PT Nurham. The primary reasons for this revocation are that the...
Read More