Environmental Impact Assessment Violated, Permit Revoked
Legal Aspects of Mining Business Permit Revocation in Raja Ampat The government has officially revoked the Nickel Mining Business Permits (IUP) of four companies operating in the Raja Ampat region, namely PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, and PT Nurham. The primary reasons for this revocation are that the...
Read MoreAMDAL Dilanggar, Izin Menghilang
Aspek Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat Pemerintah secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Alasan utama pencabutan ini adalah karena lokasi izin berada dalam kawasan Geopark...
Read MoreForensic Audit in Bankruptcy: Why Is It Important?
In bankruptcy proceedings, certain creditors may submit claims of significant value that dominate the debtor’s total liabilities. If there is suspicion that such claims are illegitimate, fictitious, or manipulated, a forensic audit becomes a vital tool to uncover the truth. 2. What Is a Forensic Audit?A forensic audit is an investigative examination used to detect...
Read MoreAudit Forensik dalam Kepailitan: Mengapa Penting?
Dalam proses kepailitan, sering kali ada tagihan dari kreditur tertentu yang nilainya sangat besar dan mendominasi total utang debitor. Bila muncul kecurigaan bahwa tagihan itu tidak sah, fiktif, atau penuh manipulasi, audit forensik bisa menjadi alat penting untuk mengungkap kebenaran. Apa itu Audit Forensik? Audit forensik adalah pemeriksaan investigatif yang digunakan untuk mendeteksi...
Read MoreShare Transfer, Delayed Payment: Legal Strategies for Shareholders
Introduction In business practice, share transfer is a common activity. This aligns with the provisions of Article 60 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), which explicitly states that shares are movable property that can be transferred. However, in practice, problems often arise when the share transfer process...
Read MorePengalihan Saham, Pembayaran Tertunda: Strategi Hukum bagi Pemegang Saham
Dalam praktik bisnis, pengalihan saham merupakan kegiatan yang lumrah terjadi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara tegas menyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan. Namun demikian, tidak jarang dalam prakteknya terjadi permasalahan ketika proses pengalihan saham tidak diiringi dengan...
Read MoreContract Validity: The Fundamental Pillar Ensuring Legal Strength
In every contractual legal relationship, validity serves as the key determinant of whether an agreement holds binding force. In Indonesia, this validity is explicitly regulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which establishes four primary conditions for the legitimacy of a contract: agreement, legal capacity, a specific object, and a lawful cause....
Read MoreValiditas Perjanjian: Fondasi Utama yang Menjamin Kekuatan Hukum
Dalam setiap hubungan hukum berbasis kontrak, validitas menjadi kunci yang menentukan apakah sebuah perjanjian memiliki kekuatan mengikat. Di Indonesia, validitas ini diatur dengan tegas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan empat syarat utama sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal.[1] Mengapa Validitas Perjanjian Itu Penting? Validitas bukan...
Read MoreExceptio Non Adimpleti Contractus and Its Impact on the Failure to Fulfill the Simple Proof Requirement in Bankruptcy/PKPU Petitions
Background Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) are two legal remedies provided by the Indonesian judicial system that allow creditors to recover debts effectively when a debtor is deemed unable to pay. These procedures are regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (Bankruptcy Law), particularly Article 2 paragraph (1),...
Read More