Can a Person Be Criminally Liable Without Mens Rea or Criminal Intent?
The guilty verdict against Thomas Lembong, former head of Indonesia’s Investment Coordinating Board (BKPM), in a corruption case involving sugar importation has stirred public debate. Many have questioned: did he truly possess mens rea—the guilty mind—or was he merely executing an administrative policy? This controversy reignites a fundamental issue in criminal law: can one be...
Read MoreDipidana Tanpa Mens Rea atau Niat Jahat?
Vonis bersalah terhadap Thomas Lembong, mantan Kepala BKPM, dalam kasus dugaan korupsi impor gula telah menjadi perbincangan publik. Banyak pihak mempertanyakan: apakah beliau benar-benar memiliki niat jahat atau hanya menjalankan tugas administrasi kebijakan? Polemik ini mengangkat kembali pentingnya unsur mens rea dalam hukum pidana, apakah seseorang bisa dihukum hanya karena perbuatannya salah, meski tidak ada...
Read MoreCRIMINAL OFFENSE OF DOCUMENT FORGERY: WHAT ARE THE LEGAL CONSEQUENCES?
INTRODUCTION Essentially, the criminal offense of document forgery is generally regulated under Articles 263–266 of Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code (KUHP). The forgery of documents as outlined in each article (Articles 263–267) varies depending on the elements of each provision. However, broadly speaking, document forgery refers to the creation of a...
Read MoreTINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: BAGAIMANA KONSEKUENSI HUKUMNYA?
PENDAHULUAN Pada dasarnya tindak pidana pemalsuan surat telah diatur secara umum dalam Pasal 263-266 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan surat yang diatur dalam setiap pasal antara Pasal 263-267 berbeda-beda sesuai dengan unsur masing-masing pasal, namun secara umum yang dimaksud dengan pemalsuan surat adalah pembuatan sebuah surat yang...
Read MoreSYSTEM AND BURDEN OF PROOF IN CRIMINAL PROCEDURE LAW I. INTRODUCTION
Proof is an effort to provide the certainty required to assess a specific fact, aiming to uncover the material truth in a criminal case. Essentially, the term “proof” can be interpreted as an act that provides certainty. In English, the word “proof” is closely associated with the concept of evidence under positive law, while “proof”...
Read MoreSISTEM DAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI TONGGAK PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PENDAHULUAN Pembuktian adalah suatu upaya untuk memberikan kepastian yang diperlukan Hakim untuk menilai suatu fakta tertentu, hal ini bertujuan untuk dapat menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Pada dasarnya kata pembuktian dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat memberikan kepastian. Kata pembuktian dalam bahasa inggris adalah evidence yang rekat pengartiannya dengan alat bukti berdasarkan hukum...
Read MoreThe Tragedy of an Indonesian Migrant Worker’s Death in Cambodia: A Legal Review of Human Trafficking Crimes
Case Chronology Rizal Sampurna, an Indonesian migrant worker from Banyuwangi, East Java, was found dead in Cambodia in April 2025. Rizal had been promised a high-paying job abroad but instead fell victim to exploitation and crimes that qualify as Human Trafficking under Indonesian law. According to his family and friends, Rizal had reached out to...
Read MoreTragedi Kematian Pekerja Migran Indonesia di Kamboja: Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Kronologi Kasus Rizal Sampurna, seorang pekerja migran asal Banyuwangi, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di Kamboja pada April 2025. Rizal sebelumnya dijanjikan pekerjaan bergaji besar di luar negeri, namun kenyataannya ia justru menjadi korban eksploitasi dan tindak kejahatan yang tergolong dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut keterangan keluarga dan sahabat Rizal, sebelum meninggal, ia...
Read MoreCRIMINAL PENALTIES FOR WITNESSES AND EXPERTS WHO REFUSE TO TESTIFY IN COURT UNDER THE DRAFT CRIMINAL PROCEDURE CODE
Reforming Indonesia’s Criminal Justice System As part of the renewal of criminal law regulations in Indonesia, following the enactment of the new Criminal Code, the Government of the Republic of Indonesia has drafted the Criminal Procedure Code Bill (“RKUHAP”). This draft proposes fundamental changes related to the criminal justice system in Indonesia. Several significant amendments...
Read More