Practical Notes on Comparisons between the Old and New Criminal Codes for Legal Practitioners

Starting January 2, 2026, the criminal law foundation will be officially updated from the colonial-era Wetboek van Strafrecht (“Old Criminal Code”) to the national Criminal Code as stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (“New Criminal Code”). The New Criminal Code was enacted on January 2, 2023, and will come into...

Read More

Catatan Praktis Perbandingan antara KUHP Lama Dan KUHP Baru Bagi Praktisi Hukum

Mulai 2 Januari 2026, fondasi hukum pidana akan resmi diperbarui dari Wetboek van Strafrecht  warisan kolonial (“KUHP Lama”) menuju KUHP nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”). KUHP Baru ditetapkan pada 2 Januari 2023 dan dinyatakan mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan (vide Pasal...

Read More

Can a Person Be Criminally Liable Without Mens Rea or Criminal Intent?

The guilty verdict against Thomas Lembong, former head of Indonesia’s Investment Coordinating Board (BKPM), in a corruption case involving sugar importation has stirred public debate. Many have questioned: did he truly possess mens rea—the guilty mind—or was he merely executing an administrative policy? This controversy reignites a fundamental issue in criminal law: can one be...

Read More

Dipidana Tanpa Mens Rea atau Niat Jahat?

Vonis bersalah terhadap Thomas Lembong, mantan Kepala BKPM, dalam kasus dugaan korupsi impor gula telah menjadi perbincangan publik. Banyak pihak mempertanyakan: apakah beliau benar-benar memiliki niat jahat atau hanya menjalankan tugas administrasi kebijakan? Polemik ini mengangkat kembali pentingnya unsur mens rea dalam hukum pidana, apakah seseorang bisa dihukum hanya karena perbuatannya salah, meski tidak ada...

Read More

CRIMINAL OFFENSE OF DOCUMENT FORGERY: WHAT ARE THE LEGAL CONSEQUENCES?

INTRODUCTION Essentially, the criminal offense of document forgery is generally regulated under Articles 263–266 of Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code (KUHP). The forgery of documents as outlined in each article (Articles 263–267) varies depending on the elements of each provision. However, broadly speaking, document forgery refers to the creation of a...

Read More

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: BAGAIMANA KONSEKUENSI HUKUMNYA?

PENDAHULUAN   Pada dasarnya tindak pidana pemalsuan surat telah diatur secara umum dalam Pasal 263-266 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan surat yang diatur dalam setiap pasal antara Pasal 263-267 berbeda-beda sesuai dengan unsur masing-masing pasal, namun secara umum yang dimaksud dengan pemalsuan surat adalah pembuatan sebuah surat yang...

Read More

SYSTEM AND BURDEN OF PROOF IN CRIMINAL PROCEDURE LAW I. INTRODUCTION

Proof is an effort to provide the certainty required to assess a specific fact, aiming to uncover the material truth in a criminal case. Essentially, the term “proof” can be interpreted as an act that provides certainty. In English, the word “proof” is closely associated with the concept of evidence under positive law, while “proof”...

Read More

SISTEM DAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI TONGGAK PENEGAKAN HUKUM PIDANA

PENDAHULUAN Pembuktian adalah suatu upaya untuk memberikan kepastian yang diperlukan Hakim untuk menilai suatu fakta tertentu, hal ini bertujuan untuk dapat menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Pada dasarnya kata pembuktian dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat memberikan kepastian. Kata pembuktian dalam bahasa inggris adalah evidence yang rekat pengartiannya dengan alat bukti berdasarkan hukum...

Read More

The Tragedy of an Indonesian Migrant Worker’s Death in Cambodia: A Legal Review of Human Trafficking Crimes

Case Chronology Rizal Sampurna, an Indonesian migrant worker from Banyuwangi, East Java, was found dead in Cambodia in April 2025. Rizal had been promised a high-paying job abroad but instead fell victim to exploitation and crimes that qualify as Human Trafficking under Indonesian law. According to his family and friends, Rizal had reached out to...

Read More