ANCAMAN PIDANA BAGI SAKSI DAN AHLI YANG MENOLAK BERSAKSI DI PERSIDANGAN DALAM RANCANGAN KUHAP
Pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia Dalam rangka pembaharuan peraturan hukum pidana di Indonesia, setelah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Pemerintah Republik Indonesia merancang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“RKUHAP”). dalam rancangan ini menawarkan perubahan yang bersidat mendasar dan berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan signifikan yang terdapat...
Read MoreAdvocates Constrained in the Draft Criminal Procedure Code: Is Professional Freedom at Risk?
The discussion surrounding the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) has sparked widespread debate, particularly regarding several provisions deemed potentially threatening to the freedom of the legal profession. Certain articles in the draft may limit the strategic role of advocates as enforcers of justice and constrain their professional duties. Potential Impacts on Advocates 1. Restricting Public...
Read MoreAdvokat Terbelenggu dalam Rancangan KUHAP: Apakah Kebebasan Profesi Terancam?
Pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah memicu perdebatan luas, terutama mengenai beberapa ketentuan yang dianggap dapat mengancam kebebasan profesi advokat. Beberapa pasal dalam rancangan ini berpotensi membatasi peran strategis advokat sebagai penegak keadilan, serta mempersempit ruang gerak mereka dalam menjalankan tugas profesional. Potensi Kerugian bagi Advokat Membatasi Ruang Advokasi Publik Pasal...
Read MoreResponsibility of PT Pertamina’s Board of Directors as a Holding Company in the Corruption Case of Crude Oil and Refinery Product Management by Its Subsidiary Company
Issue Recently, the corruption case involving crude oil and refinery product management at PT Pertamina Patra Niaga caught public attention after complaints about the poor quality of Pertamina’s RON 92 fuel, commonly known as “Pertamax,” surfaced. Initial reports came from residents in Papua, Palembang, and South Sumatra, who claimed that the fuel quality did not...
Read MorePertanggungjawaban Direksi PT Pertamina Sebagai Holding Company Dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Dan Produk Kilang Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaannya (Subsidiary Company)
Permasalahan Beberapa waktu lalu kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga menjadi perhatian publik setelah masyarakat melaporkan buruknya kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina jenis RON 92 atau biasa dikenal dengan sebutan “Pertamax”. Laporan awal datang dari warga daerah Papua, Palembang, dan Sumatera Selatan, yang merasa bahwa...
Read MoreBE CAREFUL WHEN GIVING TESTIMONY IN COURT, PROVIDING FALSE TESTIMONY CAN SUBJECT YOU TO THE INDONESIAN PENAL CODE!
False testimony in court is given under oath according to one’s religion, in which the testimony is given truthfully and nothing but the truth as one of the pieces of evidence used by the judge to examine and adjudicate a case. If a witness gives false testimony in court, they may be subject to criminal...
Read More