SYSTEM AND BURDEN OF PROOF IN CRIMINAL PROCEDURE LAW I. INTRODUCTION
Proof is an effort to provide the certainty required to assess a specific fact, aiming to uncover the material truth in a criminal case. Essentially, the term “proof” can be interpreted as an act that provides certainty. In English, the word “proof” is closely associated with the concept of evidence under positive law, while “proof”...
Read MoreSISTEM DAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI TONGGAK PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PENDAHULUAN Pembuktian adalah suatu upaya untuk memberikan kepastian yang diperlukan Hakim untuk menilai suatu fakta tertentu, hal ini bertujuan untuk dapat menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Pada dasarnya kata pembuktian dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat memberikan kepastian. Kata pembuktian dalam bahasa inggris adalah evidence yang rekat pengartiannya dengan alat bukti berdasarkan hukum...
Read MoreContract Validity: The Fundamental Pillar Ensuring Legal Strength
In every contractual legal relationship, validity serves as the key determinant of whether an agreement holds binding force. In Indonesia, this validity is explicitly regulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which establishes four primary conditions for the legitimacy of a contract: agreement, legal capacity, a specific object, and a lawful cause....
Read MoreValiditas Perjanjian: Fondasi Utama yang Menjamin Kekuatan Hukum
Dalam setiap hubungan hukum berbasis kontrak, validitas menjadi kunci yang menentukan apakah sebuah perjanjian memiliki kekuatan mengikat. Di Indonesia, validitas ini diatur dengan tegas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan empat syarat utama sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal.[1] Mengapa Validitas Perjanjian Itu Penting? Validitas bukan...
Read MoreLegal Certainty in Land Transactions: Seven Preventive Principles Against Legal Disputes in Indonesia
Land acquisition in Indonesia is not merely an economic decision but a legal act with long-term implications. It involves a complex interplay of statutory obligations, administrative procedures, and property rights. Legal disputes over land—often arising from the failure to conduct proper due diligence—are among the most common in Indonesian courts. Based on statutory regulations and...
Read MoreKepastian Hukum dalam Transaksi Jual Beli Tanah: Tujuh Prinsip Pencegahan Sengketa Berdasarkan Hukum Agraria
Transaksi jual beli tanah adalah perbuatan hukum perdata yang memiliki dampak hukum jangka panjang. Tidak hanya menyangkut pemindahan hak atas tanah, tetapi juga keterikatan terhadap ketentuan administratif, pajak, dan hukum pertanahan. Di Indonesia, banyak sengketa tanah yang bermula dari kelalaian dalam memeriksa aspek legalitas sebelum membeli, termasuk ketidaksesuaian data fisik, status kepemilikan, hingga pelanggaran tata...
Read MoreThe Tragedy of an Indonesian Migrant Worker’s Death in Cambodia: A Legal Review of Human Trafficking Crimes
Case Chronology Rizal Sampurna, an Indonesian migrant worker from Banyuwangi, East Java, was found dead in Cambodia in April 2025. Rizal had been promised a high-paying job abroad but instead fell victim to exploitation and crimes that qualify as Human Trafficking under Indonesian law. According to his family and friends, Rizal had reached out to...
Read MoreTragedi Kematian Pekerja Migran Indonesia di Kamboja: Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Kronologi Kasus Rizal Sampurna, seorang pekerja migran asal Banyuwangi, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di Kamboja pada April 2025. Rizal sebelumnya dijanjikan pekerjaan bergaji besar di luar negeri, namun kenyataannya ia justru menjadi korban eksploitasi dan tindak kejahatan yang tergolong dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut keterangan keluarga dan sahabat Rizal, sebelum meninggal, ia...
Read MoreExceptio Non Adimpleti Contractus and Its Impact on the Failure to Fulfill the Simple Proof Requirement in Bankruptcy/PKPU Petitions
Background Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) are two legal remedies provided by the Indonesian judicial system that allow creditors to recover debts effectively when a debtor is deemed unable to pay. These procedures are regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (Bankruptcy Law), particularly Article 2 paragraph (1),...
Read More