Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Online atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Deskripsi
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat tentu memengaruhi pola transaksi masyarakat yang semula konvensional menjadi digital, termasuk dalam aktivitas jual beli barang. Membeli suatu barang tidak lagi harus datang secara langsung ke toko, melainkan cukup memilih barang melalui online shopping atau belanja digital yang sangat menghemat waktu dan tenaga. Namun kemudahan ini juga seringkali...
Read MoreCRIMINAL PENALTIES FOR WITNESSES AND EXPERTS WHO REFUSE TO TESTIFY IN COURT UNDER THE DRAFT CRIMINAL PROCEDURE CODE
Reforming Indonesia’s Criminal Justice System As part of the renewal of criminal law regulations in Indonesia, following the enactment of the new Criminal Code, the Government of the Republic of Indonesia has drafted the Criminal Procedure Code Bill (“RKUHAP”). This draft proposes fundamental changes related to the criminal justice system in Indonesia. Several significant amendments...
Read MoreANCAMAN PIDANA BAGI SAKSI DAN AHLI YANG MENOLAK BERSAKSI DI PERSIDANGAN DALAM RANCANGAN KUHAP
Pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia Dalam rangka pembaharuan peraturan hukum pidana di Indonesia, setelah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Pemerintah Republik Indonesia merancang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“RKUHAP”). dalam rancangan ini menawarkan perubahan yang bersidat mendasar dan berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan signifikan yang terdapat...
Read MoreThe Impact of Bankruptcy on Civil Servants (ASN): Reputation, Position, and State Assets
Bankruptcy is not merely synonymous with financial collapse; rather, it is a legal process designed to provide certainty, protection, and equitable solutions for both creditors and debtors. Pursuant to Article 1 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), bankruptcy is defined as a situation in...
Read MoreDampak Kepailitan terhadap ASN: Reputasi, Jabatan, dan Aset Negara
Kepailitan tidak hanya indentik dengan kebangkrutan, melainkan suatu proses hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan solusi yang adil bagi kreditur maupun debitur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan adalah keadaan ketika seorang debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak...
Read MoreTransformation of the Telecommunications Industry and Legal Implications of the Merger Process between XL Axiata, Smartfren, and ST
Background Indonesia’s telecommunications industry has undergone a significant transformation following the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT XL Axiata Tbk (XL) and PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) on March 25, 2025. During the meeting, shareholders officially approved a merger plan, with XL acting as the Surviving Company, forming a new...
Read MoreTransformasi Industri Telekomunikasi dan Implikasi Hukum Proses Penggabungan (Merger) antara XL Axiata, Smartfren, dan ST
Latar Belakang Industri telekomunikasi Indonesia mengalami perubahan setelah disetujuinya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT XL Axiata Tbk (XL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) pada tanggal 25 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham resmi menyetujui rencana penggabungan usaha dengan XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan, menjadi satu entitas baru...
Read MoreAdvocates Constrained in the Draft Criminal Procedure Code: Is Professional Freedom at Risk?
The discussion surrounding the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) has sparked widespread debate, particularly regarding several provisions deemed potentially threatening to the freedom of the legal profession. Certain articles in the draft may limit the strategic role of advocates as enforcers of justice and constrain their professional duties. Potential Impacts on Advocates 1. Restricting Public...
Read MoreAdvokat Terbelenggu dalam Rancangan KUHAP: Apakah Kebebasan Profesi Terancam?
Pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah memicu perdebatan luas, terutama mengenai beberapa ketentuan yang dianggap dapat mengancam kebebasan profesi advokat. Beberapa pasal dalam rancangan ini berpotensi membatasi peran strategis advokat sebagai penegak keadilan, serta mempersempit ruang gerak mereka dalam menjalankan tugas profesional. Potensi Kerugian bagi Advokat Membatasi Ruang Advokasi Publik Pasal...
Read More