INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES BASED ON MARITIME EMPLOYMENT AGREEMENTS
Industrial relations disputes can arise from differences in interpretation and/or implementation of employment agreements. Employment agreements are generally regulated by Law No. 13 of 2003 on Manpower (“Manpower Law”). However, there are employment agreements that are specifically regulated in separate legislation, namely maritime employment agreements. As a result, the resolution of disputes based on maritime...
Read MoreEnvironmental Impact Assessment Violated, Permit Revoked
Legal Aspects of Mining Business Permit Revocation in Raja Ampat The government has officially revoked the Nickel Mining Business Permits (IUP) of four companies operating in the Raja Ampat region, namely PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, and PT Nurham. The primary reasons for this revocation are that the...
Read MoreAMDAL Dilanggar, Izin Menghilang
Aspek Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat Pemerintah secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Alasan utama pencabutan ini adalah karena lokasi izin berada dalam kawasan Geopark...
Read MoreHak Cipta Dalam Sengketa Lagu “Nuansa Bening”
Hak Cipta Dalam Sengketa Lagu “Nuansa Bening” Keenan Nasution dan Rudi Pekerti, dua musisi senior melayangkan gugatan terhadap Penyanyi Vidi Aldiano di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan yang diregister dengan Nomor Perkara: 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst didasarkan atas Klaim terhadap Vidi Aldiano yang membawakan lagu “Nuansa Bening” tanpa izin resmi dari Keenan dan Rudi sebagai penciptanya....
Read MoreDevelopment of Renewable Energy: The Role of the State in Realizing National Energy Sustainability
In Indonesia, the definition of Renewable Energy (“RE”) is stipulated in Article 1 point 7 of Law No. 30 of 2007 on Energy (“Law 30/2007”), which states: “renewable energy is energy derived from renewable energy sources.” Furthermore, renewable energy sources are defined in Article 1 point 6 of Law 30/2007 as: “energy sources derived from...
Read MorePengembangan Energi Terbarukan: Peran Negara dalam Mewujudkan Keberlanjutan Energi Nasional
Di Indonesia, definisi dari Energi Terbarukan (“EBT”) diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi (“UU 30/2007”) yang berbunyi: “energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.” Lebih lanjut, terkait sumber energi terbarukan secara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 6 UU 30/2007 berbunyi: “sumber energi yang dihasilkan dari...
Read More“Legal Process for Handling Cases of Monopoly Practices and Unfair Business Competition by the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU)”
Background A healthy business competition industry is the main foundation for the creation of a fair and efficient economic development. However, one of the major challenges frequently encountered in the economy is monopoly practices and unhealthy business competition, which can harm the market and hinder healthy competition. Practices such as monopolies, oligopolies, price-fixing, production restrictions,...
Read More“Proses Hukum Acara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”
Latar Belakang Industri persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi utama bagi terciptanya perkembangan ekonomi yang adil dan efisien. Namun, salah satu tantangan besar yang sering dihadapi dalam dunia perekonomian adalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dapat merugikan pasar serta mengekang kompetisi yang sehat. Praktik seperti monopoli, oligopoli, pengaturan harga, pembatasan produksi, diskriminasi...
Read MorePreparation of Investment Activity Reports (LKPM) for Foreign Investment Companies (PMA) in Indonesia
What is LKPM? The Investment Activity Report (Laporan Kegiatan Penanaman Modal or LKPM) is a periodic report that must be submitted by business actors, including Foreign Investment Companies (PMA), to provide information on the progress of investment realization and challenges encountered during a specific period. LKPM serves as a tool for government supervision and evaluation...
Read More