Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk Perusahaan PMA di Indonesia
Apa itu LKPM? Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha, termasuk Perusahaan Modal Asing (PMA), untuk memberikan informasi mengenai perkembangan realisasi investasi dan permasalahan yang dihadapi selama periode tertentu. LKPM berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dasar hukum pelaporan LKPM...
Read MoreLEGAL BASIS FOR THE ORGANIZATION OF RETREATS OR TRAINING BY FOREIGN NATIONALS IN INDONESIA
BACKGROUND Every foreign national (“WNA”) who intends to travel to Indonesia—whether for temporary residence, vacation, or commercial activities—must obtain a visa permit from the Immigration Office of the Republic of Indonesia. While foreign nationals typically visit Indonesia for tourism or employment purposes, certain commercial activities – such as corporate retreats or training programs –...
Read MoreDASAR HUKUM PENYELENGGARAAN RETRET ATAU PELATIHAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
LATAR BELAKANG Setiap Warga Negara Asing (“WNA”) yang hendak melakukan perjalanan ke Indonesia, baik untuk menetap selama beberapa waktu tertentu, berlibur hingga melakukan kegiatan komersial di Indonesia membutuhkan perizinan visa yang diminta kepada Keimigrasian Republik Indonesia. Kebutuhan untuk mengurus visa disesuaikan dengan kebutuhan WNA, yaitu didasarkan pada kegiatan apa yang akan dilakukan oleh WNA...
Read MoreAdvocates Constrained in the Draft Criminal Procedure Code: Is Professional Freedom at Risk?
The discussion surrounding the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) has sparked widespread debate, particularly regarding several provisions deemed potentially threatening to the freedom of the legal profession. Certain articles in the draft may limit the strategic role of advocates as enforcers of justice and constrain their professional duties. Potential Impacts on Advocates 1. Restricting Public...
Read MoreAdvokat Terbelenggu dalam Rancangan KUHAP: Apakah Kebebasan Profesi Terancam?
Pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah memicu perdebatan luas, terutama mengenai beberapa ketentuan yang dianggap dapat mengancam kebebasan profesi advokat. Beberapa pasal dalam rancangan ini berpotensi membatasi peran strategis advokat sebagai penegak keadilan, serta mempersempit ruang gerak mereka dalam menjalankan tugas profesional. Potensi Kerugian bagi Advokat Membatasi Ruang Advokasi Publik Pasal...
Read MoreProcedural Practice in the Indonesian Competition Commission: Procedures and Legal Basis
The Indonesian Competition Commission (KPPU) plays a central role in maintaining a healthy business competition climate in Indonesia. As a quasi-judicial institution, KPPU carries out oversight, law enforcement, and dispute resolution functions related to violations of competition law. The procedural practice in KPPU has its unique characteristics, distinct from general courts. This article provides an...
Read MoreTHE URGENCY OF RATIFYING THE ASSET FORFEITURE BILL
The eradication of Corruption Crimes (“TIPIKOR“) has been one of the top priorities in the post-reform era, especially since pre-reform times were often marred by allegations of corrupt practices that went unexposed. To combat TIPIKOR, the Government of the Republic of Indonesia has taken various measures, including the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK),...
Read MoreURGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“TIPIKOR”) adalah salah satu program yang diutamakan pasca reformasi, terlebih sebelum reformasi seringkali terjadi dugaan praktik-praktik korupsi yang tidak terungkap. Untuk memberantas TIPIKOR, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan banyak upaya, seperti membentuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), pembaruan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR hingga membentuk cara pembuktian baru dalam...
Read MorePraktik Beracara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Prosedur dan Dasar Hukumnya
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran sentral dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Sebagai lembaga quasi-judicial, KPPU menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa terkait pelanggaran undang-undang persaingan usaha. Proses beracara di KPPU memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan pengadilan umum. Artikel ini akan mengulas secara mendalam bagaimana praktik...
Read More