Preparation of Investment Activity Reports (LKPM) for Foreign Investment Companies (PMA) in Indonesia
What is LKPM? The Investment Activity Report (Laporan Kegiatan Penanaman Modal or LKPM) is a periodic report that must be submitted by business actors, including Foreign Investment Companies (PMA), to provide information on the progress of investment realization and challenges encountered during a specific period. LKPM serves as a tool for government supervision and evaluation...
Read MorePenyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk Perusahaan PMA di Indonesia
Apa itu LKPM? Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha, termasuk Perusahaan Modal Asing (PMA), untuk memberikan informasi mengenai perkembangan realisasi investasi dan permasalahan yang dihadapi selama periode tertentu. LKPM berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dasar hukum pelaporan LKPM...
Read MoreLEGAL BASIS FOR THE ORGANIZATION OF RETREATS OR TRAINING BY FOREIGN NATIONALS IN INDONESIA
BACKGROUND Every foreign national (“WNA”) who intends to travel to Indonesia—whether for temporary residence, vacation, or commercial activities—must obtain a visa permit from the Immigration Office of the Republic of Indonesia. While foreign nationals typically visit Indonesia for tourism or employment purposes, certain commercial activities – such as corporate retreats or training programs –...
Read MoreDASAR HUKUM PENYELENGGARAAN RETRET ATAU PELATIHAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
LATAR BELAKANG Setiap Warga Negara Asing (“WNA”) yang hendak melakukan perjalanan ke Indonesia, baik untuk menetap selama beberapa waktu tertentu, berlibur hingga melakukan kegiatan komersial di Indonesia membutuhkan perizinan visa yang diminta kepada Keimigrasian Republik Indonesia. Kebutuhan untuk mengurus visa disesuaikan dengan kebutuhan WNA, yaitu didasarkan pada kegiatan apa yang akan dilakukan oleh WNA...
Read MoreLegal Protection for Consumers in Online Transactions for Goods Not Matching the Description
The rapid development of information and communication technology has significantly influenced the pattern of transactions in society, shifting from conventional to digital methods, including in the activity of buying and selling goods. Purchasing an item no longer requires physically visiting a store; instead, consumers can simply choose products through online shopping platforms, which saves both...
Read MorePerlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Online atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Deskripsi
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat tentu memengaruhi pola transaksi masyarakat yang semula konvensional menjadi digital, termasuk dalam aktivitas jual beli barang. Membeli suatu barang tidak lagi harus datang secara langsung ke toko, melainkan cukup memilih barang melalui online shopping atau belanja digital yang sangat menghemat waktu dan tenaga. Namun kemudahan ini juga seringkali...
Read MoreCRIMINAL PENALTIES FOR WITNESSES AND EXPERTS WHO REFUSE TO TESTIFY IN COURT UNDER THE DRAFT CRIMINAL PROCEDURE CODE
Reforming Indonesia’s Criminal Justice System As part of the renewal of criminal law regulations in Indonesia, following the enactment of the new Criminal Code, the Government of the Republic of Indonesia has drafted the Criminal Procedure Code Bill (“RKUHAP”). This draft proposes fundamental changes related to the criminal justice system in Indonesia. Several significant amendments...
Read MoreANCAMAN PIDANA BAGI SAKSI DAN AHLI YANG MENOLAK BERSAKSI DI PERSIDANGAN DALAM RANCANGAN KUHAP
Pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia Dalam rangka pembaharuan peraturan hukum pidana di Indonesia, setelah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Pemerintah Republik Indonesia merancang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“RKUHAP”). dalam rancangan ini menawarkan perubahan yang bersidat mendasar dan berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan signifikan yang terdapat...
Read MoreThe Impact of Bankruptcy on Civil Servants (ASN): Reputation, Position, and State Assets
Bankruptcy is not merely synonymous with financial collapse; rather, it is a legal process designed to provide certainty, protection, and equitable solutions for both creditors and debtors. Pursuant to Article 1 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), bankruptcy is defined as a situation in...
Read More