Latest Regulatory Informations
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 37 OF 2025 CONCERNING THE APPOINTMENT OF A THIRD PARTY AS COLLECTOR, DEPOSIT, AND REPORTING OF INCOME TAX COLLECTED BY THIRD PARTIES ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC TRADERS THROUGH ELECTRONIC TRADING MECHANISMS (PMK 37/2025) SUMARRY: – PMK 37/2025 was issued to...
Read MoreInformasi Peraturan Terkini
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMK 37/2025) IKHTISAR : – PMK 37/2025 diterbitkan untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan...
Read MoreWatch Out! The Government Regulate Abandoned Land
Through Government Regulation No. 20 of 2021 concerning the Regulation of Abandoned Areas and Land (“PP 20/2021”), the Government regulates land that has been left unused. The aim is to ensure that land is used fairly, productively, and continues to fulfill its social function. GR 20/2021 is a form of synchronization with the Job Creation...
Read MoreSiap-Siap! Pemerintah Tertibkan Tanah Terlantar
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (“PP 20/2021”), Pemerintah menertibkan tanah-tanah yang dibiarkan tidak dimanfaatkan. Tujuannya, memastikan tanah digunakan secara adil, produktif, dan tetap menjalankan fungsi sosialnya. PP 20/2021 ini merupakan bentuk singkronisasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan penyempurnaan aturan sebelumnya. PP 20/2021 mengatur lebih jelas mengaenai tahapan...
Read MoreLatest Regulatory Information
DECREE OF THE HEAD OF THE GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 93 OF 2025 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC CATALOG E-PURCHASING THROUGH THE MINI-COMPETITION METHOD (KEPKA LKPP 93/2025). SUMMARY: KEPKA LKPP 93/2025 was formed for the selection of suppliers of goods/services in electronic procurement in electronic catalogs...
Read MoreInformasi Peraturan Terkini
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN E-PURCHASING KATALOG ELEKTRONIK MELALUI METODE MINI-KOMPETISI (KEPKA LKPP 93/2025). IKHTISAR : – KEPKA LKPP 93/2025 ini dibentuk untuk pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengadaan secara elektronik pada katalog elektronik dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak kepada penyedia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan...
Read MoreDeed of Sale and Purchase with “Coercion” or “Mistake”
Deed of Sale and Purchase with “Coercion” or “Mistake” A Deed of Sale and Purchase (AJB) is a deed created and signed in the presence of a Land Deed Official (PPAT) in accordance with their authority. The AJB also serves as a valid legal document for the transfer of land rights from the seller to...
Read MoreAkta Jual Beli Dengan “Paksaan” Atau “Kekhilafan”
Akta Jual Beli Dengan “Paksaan” Atau “Kekhilafan” Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan kewenangannya. AJB juga berfungsi sebagai alat bukti sah atas pengalihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Lantas bagaimana apabila dalam pembuatan AJB terdapat unsur “paksaan” dan “kekhilafan”? Pengertian...
Read MoreLatest Regulatory Informations
DECREE OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 1640 OF 2025 (KEPMENDAG 1640/2025) ON THE EXPORT BENCHMARK PRICE FOR MINING PRODUCTS SUBJECT TO EXPORT DUTY SUMMARY: KEPMENDAG 1640/2025 was issued to implement the provisions of Article 2 paragraph (1) and Article 5 paragraph (2) of the Minister of Trade Regulation No....
Read More