Pisah Harta Dalam Masa Perkawinan
Pisah Harta Dalam Masa Perkawinan Umumnya perjanjian pemisahan harta dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Tujuannya untuk memastikan tidak ada percampuran harta selama perkawinan. Lantas bisakah perjanjian pisah harta dilakukan pada saat perkawinan berlangsung? Bagaimana konsekuensinya terhadap hak waris? Apa itu Perjanjian Pisah Harta? Perjanjian pisah harta adalah bentuk dari perjanjian perkawinan, yaitu suatu persetujuan tertulis antara...
Read MoreLatest Regulatory Informations
MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 49 OF 2025 CONCERNING THE PROCEDURES FOR LOANS FOR THE FUNDING OF “MERAH PUTIH” VILLAGE/URBAN COOPERATIVES (MOF REGULATION 49/2025) SUMMARY: PERMENKEU 49/2025 implements the directive of the President of the Republic of Indonesia in accordance with Presidential Instruction Number 9 of 2025 concerning the Acceleration...
Read MoreInformasi Peraturan Terkini
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PINJAMAN DALAM RANGKA PENDANAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH (PERMENKEU 49/2025) IKHTISAR : PERMENKEU 49/2025 ini dibentuk untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan...
Read MoreLatest Regulatory Informations
REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 17 OF 2025 REGARDING AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE NUMBER 29 OF 2021 CONCERNING THE NAMING AND REGISTRATION OF PLANT VARIETIES (PERMENTAN 17/2025) SUMARRY: PERMENTAN 17/2025 was enacted to align with the evolving strategic environment and to enhance the...
Read MoreInformasi Peraturan Terkini
Informasi Peraturan Terkini PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENAMAAN DAN PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN (PERMENTAN 17/2025) IKHTISAR : PERMENTAN 17/2025 dibentuk untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan penamaan dan pendaftaran varietas tanaman perlu mengubah Peraturan Menteri...
Read MoreCan a Person Be Criminally Liable Without Mens Rea or Criminal Intent?
The guilty verdict against Thomas Lembong, former head of Indonesia’s Investment Coordinating Board (BKPM), in a corruption case involving sugar importation has stirred public debate. Many have questioned: did he truly possess mens rea—the guilty mind—or was he merely executing an administrative policy? This controversy reignites a fundamental issue in criminal law: can one be...
Read MoreDipidana Tanpa Mens Rea atau Niat Jahat?
Vonis bersalah terhadap Thomas Lembong, mantan Kepala BKPM, dalam kasus dugaan korupsi impor gula telah menjadi perbincangan publik. Banyak pihak mempertanyakan: apakah beliau benar-benar memiliki niat jahat atau hanya menjalankan tugas administrasi kebijakan? Polemik ini mengangkat kembali pentingnya unsur mens rea dalam hukum pidana, apakah seseorang bisa dihukum hanya karena perbuatannya salah, meski tidak ada...
Read MoreLatest Regulatory Informations
REGULATION OF THE MINISTER OF EMPLOYMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2025 ON THE AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF EMPLOYMENT NUMBER 20 OF 2022 ON THE GUIDANCE FOR THE PAYMENT OF FUNDS FOR MEMBERS OF THE GOVERNMENT’S WORKLOSS INSURANCE PROGRAM (PERMENAKER 7/2025) SUMMARY: PERMENAKER 7/2025 was issued for the...
Read MoreInformasi Peraturan Terkini
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DANA IURAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN OLEH PEMERINTAH (PERMENAKER 7/2025) IKHTISAR : PERMENAKER 7/2025 diterbitkan untuk diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021...
Read More