Latest Regulatory Informations

CIRCULAR LETTER OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 15/SEOJK.03/2025 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE FOR SHARIA PEOPLE’S ECONOMIC BANKS (SEOJK 15/2025) SUMMARY: SEOJK 15/2025 aims to ensure that Sharia BPRs are managed professionally in accordance with sharia principles, comply with legal provisions, and increase public trust. With the implementation of...

Read More

Informasi Peraturan Terkini

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/SEOJK.03/2025 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH (SEOJK 15/2025) IKHTISAR : SEOJK 15/2025 ini bertujuan untuk memastikan BPR Syariah dikelola secara profesional sesuai prinsip syariah, mematuhi ketentuan hukum, serta meningkatkan kepercayaan Dengan penerapan tata kelola ini, diharapkan oerasional BPR Syariah menjadi lebih transparan, efektif...

Read More

Assessing Directors’ Liability: The Business Judgment Rule

Assessing Directors’ Liability: The Business Judgment Rule The Board of Directors constitutes a corporate organ of a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/LLC) that bears fiduciary duties in managing the corporation, both in judicial and non-judicial matters. In the event that the Board of Directors commits a mismanagement act (misfeasance), the concerned director may be held...

Read More

Menakar Tanggung Jawab Direksi: Business Judgment Rule

Menakar Tanggung Jawab Direksi: Busines Judgment Rules Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengurusan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal Direksi melakukan kesalahan (dalam melakukan pengurusan), maka Direksi yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan. Lantas, apakah setiap kerugian Perseroan dapat...

Read More

Latest Regulatory Informations

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 37 OF 2025 CONCERNING THE APPOINTMENT OF A THIRD PARTY AS COLLECTOR, DEPOSIT, AND REPORTING OF INCOME TAX COLLECTED BY THIRD PARTIES ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC TRADERS THROUGH ELECTRONIC TRADING MECHANISMS (PMK 37/2025) SUMARRY: – PMK 37/2025 was issued to...

Read More

Informasi Peraturan Terkini

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMK 37/2025) IKHTISAR : – PMK 37/2025 diterbitkan untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan...

Read More

Watch Out! The Government Regulate Abandoned Land

Through Government Regulation No. 20 of 2021 concerning the Regulation of Abandoned Areas and Land (“PP 20/2021”), the Government regulates land that has been left unused. The aim is to ensure that land is used fairly, productively, and continues to fulfill its social function. GR 20/2021 is a form of synchronization with the Job Creation...

Read More

Siap-Siap! Pemerintah Tertibkan Tanah Terlantar

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (“PP 20/2021”), Pemerintah menertibkan tanah-tanah yang dibiarkan tidak dimanfaatkan. Tujuannya, memastikan tanah digunakan secara adil, produktif, dan tetap menjalankan fungsi sosialnya. PP 20/2021 ini merupakan bentuk singkronisasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan penyempurnaan aturan sebelumnya. PP 20/2021 mengatur lebih jelas mengaenai tahapan...

Read More

Latest Regulatory Information

DECREE OF THE HEAD OF THE GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 93 OF 2025 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC CATALOG E-PURCHASING THROUGH THE MINI-COMPETITION METHOD (KEPKA LKPP 93/2025). SUMMARY: KEPKA LKPP 93/2025 was formed for the selection of suppliers of goods/services in electronic procurement in electronic catalogs...

Read More