Audit Forensik dalam Kepailitan: Mengapa Penting?
Dalam proses kepailitan, sering kali ada tagihan dari kreditur tertentu yang nilainya sangat besar dan mendominasi total utang debitor. Bila muncul kecurigaan bahwa tagihan itu tidak sah, fiktif, atau penuh manipulasi, audit forensik bisa menjadi alat penting untuk mengungkap kebenaran. Apa itu Audit Forensik? Audit forensik adalah pemeriksaan investigatif yang digunakan untuk mendeteksi...
Read MoreShare Transfer, Delayed Payment: Legal Strategies for Shareholders
Introduction In business practice, share transfer is a common activity. This aligns with the provisions of Article 60 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), which explicitly states that shares are movable property that can be transferred. However, in practice, problems often arise when the share transfer process...
Read MorePengalihan Saham, Pembayaran Tertunda: Strategi Hukum bagi Pemegang Saham
Dalam praktik bisnis, pengalihan saham merupakan kegiatan yang lumrah terjadi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara tegas menyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan. Namun demikian, tidak jarang dalam prakteknya terjadi permasalahan ketika proses pengalihan saham tidak diiringi dengan...
Read MoreCRIMINAL OFFENSE OF DOCUMENT FORGERY: WHAT ARE THE LEGAL CONSEQUENCES?
INTRODUCTION Essentially, the criminal offense of document forgery is generally regulated under Articles 263–266 of Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code (KUHP). The forgery of documents as outlined in each article (Articles 263–267) varies depending on the elements of each provision. However, broadly speaking, document forgery refers to the creation of a...
Read MoreTINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: BAGAIMANA KONSEKUENSI HUKUMNYA?
PENDAHULUAN Pada dasarnya tindak pidana pemalsuan surat telah diatur secara umum dalam Pasal 263-266 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan surat yang diatur dalam setiap pasal antara Pasal 263-267 berbeda-beda sesuai dengan unsur masing-masing pasal, namun secara umum yang dimaksud dengan pemalsuan surat adalah pembuatan sebuah surat yang...
Read MoreSYSTEM AND BURDEN OF PROOF IN CRIMINAL PROCEDURE LAW I. INTRODUCTION
Proof is an effort to provide the certainty required to assess a specific fact, aiming to uncover the material truth in a criminal case. Essentially, the term “proof” can be interpreted as an act that provides certainty. In English, the word “proof” is closely associated with the concept of evidence under positive law, while “proof”...
Read MoreSISTEM DAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI TONGGAK PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PENDAHULUAN Pembuktian adalah suatu upaya untuk memberikan kepastian yang diperlukan Hakim untuk menilai suatu fakta tertentu, hal ini bertujuan untuk dapat menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Pada dasarnya kata pembuktian dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat memberikan kepastian. Kata pembuktian dalam bahasa inggris adalah evidence yang rekat pengartiannya dengan alat bukti berdasarkan hukum...
Read MoreContract Validity: The Fundamental Pillar Ensuring Legal Strength
In every contractual legal relationship, validity serves as the key determinant of whether an agreement holds binding force. In Indonesia, this validity is explicitly regulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which establishes four primary conditions for the legitimacy of a contract: agreement, legal capacity, a specific object, and a lawful cause....
Read MoreValiditas Perjanjian: Fondasi Utama yang Menjamin Kekuatan Hukum
Dalam setiap hubungan hukum berbasis kontrak, validitas menjadi kunci yang menentukan apakah sebuah perjanjian memiliki kekuatan mengikat. Di Indonesia, validitas ini diatur dengan tegas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan empat syarat utama sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal.[1] Mengapa Validitas Perjanjian Itu Penting? Validitas bukan...
Read More