Regulations and Practices of Summons (Relaas)
A court summons is not merely an administrative formality. It determines the validity of the entire case examination process. The court is required to summon the parties in a lawful and proper manner as a prerequisite for examination. This obligation embodies the principle of audi et alteram partem, which is to provide equal opportunity for...
Read MoreRegulasi dan Praktik Surat Panggilan (Relaas) Tercatat
Pemanggilan sidang bukan sekadar formalitas administratif. Ia menentukan sah atau tidaknya seluruh proses pemeriksaan perkara. Pengadilan wajib memanggil para pihak secara sah dan patut sebagai prasyarat pemeriksaan. Kewajiban ini mewujudkan asas audi et alteram partem, yaitu memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk hadir dan menyampaikan pembelaan. Apabila pemanggilan tidak memenuhi ketentuan hukum acara,...
Read MoreEnvironmental Impact Assessment Violated, Permit Revoked
Legal Aspects of Mining Business Permit Revocation in Raja Ampat The government has officially revoked the Nickel Mining Business Permits (IUP) of four companies operating in the Raja Ampat region, namely PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, and PT Nurham. The primary reasons for this revocation are that the...
Read MoreAMDAL Dilanggar, Izin Menghilang
Aspek Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat Pemerintah secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Alasan utama pencabutan ini adalah karena lokasi izin berada dalam kawasan Geopark...
Read MoreTHE IMPLEMENTATION OF ONLINE MEDIATION IN COURTS
Introduction The Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning Mediation in Courts Electronically (“Perma No. 3/2022”). This Perma accommodates litigants so they no longer need to physically appear in court for mediation, thus addressing conditions such as pandemics, natural disasters, or geographical barriers that might...
Read MorePENERAPAN MEDIASI ONLINE DI PENGADILAN
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (“Perma No.3/2022). Perma ini mengakomodir pihak berperkara untuk tidak perlu lagi datang ke Pengadilan dalam rangka mediasi sehingga kondisi pandemi, bencana alam, atau hambatan geografis yang menyebabkan ketidakhadiran para pihak dapat diatasi. Pelaksanaan Mediasi Elektronik...
Read MoreNominee Agreement in Property Ownership: Profit or “Peril”?
One of the most profitable forms of investment is land or property acquisition. The benefit from property investment is generally derived from the appreciation of property value over time. Although considered a long-term and potentially lucrative investment, property acquisition must be conducted properly and securely to avoid legal issues — one of which involves the...
Read MoreNominee Agreement Kepemilikan Properti: Untung Atau ”Buntung”?
Salah satu investasi yang menguntungkan adalah investasi pembelian tanah atau properti. Keuntungan investasi properti diperoleh dari kenaikan nilai properti tersebut di masa depan. Meskipun termasuk investasi jangka panjang dan dapat mendatangkan keuntungan yang signifikan akan tetapi investasi properti tersebut harus dilakukan secara benar, aman dan jangan sampai terkena permasalahan hukum, salah satunya terkait dengan nominee...
Read MoreBank Customer Data Leaked? Here’s What You Need to Know!
Banks are required to maintain the confidentiality of all customer data and personal information, including names, addresses, dates of birth, phone numbers, and other identification data, whether individual or corporate. This obligation aligns with Article 40 (1) of Law No. 10 of 1998 concerning Banking, reinforced by OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.07/2014 on Confidentiality and...
Read More