Pengalihan Saham, Pembayaran Tertunda: Strategi Hukum bagi Pemegang Saham
Dalam praktik bisnis, pengalihan saham merupakan kegiatan yang lumrah terjadi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara tegas menyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan. Namun demikian, tidak jarang dalam prakteknya terjadi permasalahan ketika proses pengalihan saham tidak diiringi dengan...
Read MoreAdvocates Constrained in the Draft Criminal Procedure Code: Is Professional Freedom at Risk?
The discussion surrounding the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) has sparked widespread debate, particularly regarding several provisions deemed potentially threatening to the freedom of the legal profession. Certain articles in the draft may limit the strategic role of advocates as enforcers of justice and constrain their professional duties. Potential Impacts on Advocates 1. Restricting Public...
Read MoreAdvokat Terbelenggu dalam Rancangan KUHAP: Apakah Kebebasan Profesi Terancam?
Pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah memicu perdebatan luas, terutama mengenai beberapa ketentuan yang dianggap dapat mengancam kebebasan profesi advokat. Beberapa pasal dalam rancangan ini berpotensi membatasi peran strategis advokat sebagai penegak keadilan, serta mempersempit ruang gerak mereka dalam menjalankan tugas profesional. Potensi Kerugian bagi Advokat Membatasi Ruang Advokasi Publik Pasal...
Read MoreAPPLE DOES NOT BUILD A FACTORY IN INDONESIA, SO HOW IS THE CALCULATION OF THE DOMESTIC COMPONENT LEVEL?
BACKGROUND The Domestic Component Level (“TKDN”) is a policy established by the Government of the Republic of Indonesia to reduce dependence on foreign or imported goods. TKDN is also intended by the Government of Indonesia to create widespread employment opportunities for Indonesian citizens. Recently, the American technology giant Apple has faced issues regarding the licensing...
Read MoreAPPLE TIDAK MEMBANGUN PABRIK DI INDONESIA, LANTAS BAGAIMANA PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
LATAR BELAKANG Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi ketergantungan penggunaan barang asing atau impor. TKDN juga ditujukan Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk rakyat Indonesia. Baru-baru ini produsen teknologi raksasa asal Amerika Serikat yaitu Apple mengalami permasalahan terkait dengan perizinan penjualan produk...
Read MoreCAN A SECOND RECONSIDERATION BE REQUESTED AGAINST THE DECISION OF A CIVIL CASE? WHAT ARE THE PROVISIONS?
Reconsideration is one of the extraordinary legal remedies submitted to the Supreme Court to review and annul a final and binding court decision. A reconsideration petition does not prevent the execution of a final and binding decision. Essentially, Article 24 paragraph (2) of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 66 paragraph...
Read More