Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Mempengaruhi Ketidak Terpenuhinya Syarat Pembuktian Sederhana Pada Permohonan Pailit/PKPU
Latar Belakang Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan dua instrumen hukum yang disediakan oleh sistem peradilan Indonesia bagi kreditor untuk menagih hutangnya secara efektif ketika debitor dianggap tidak lagi mampu melakukan pembayaran. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU), tepatnya dalam Pasal 2 ayat...
Read MoreBANK LIABILITY FOR UNLAWFUL ACTS COMMITTED BY BANK EMPLOYEES
I. BACKGROUND A bank is a financial institution that functions in fund collection (funding), fund distribution (lending), and other financial service operations. Essentially, there are several types of banks such as the central bank, commercial banks, Islamic banks, and rural credit banks. Every bank has Standard Operating Procedures (SOPs) as a preventive measure to reduce...
Read MorePERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEGAWAI BANK
I. LATAR BELAKANG Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi berkaitan dengan penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (lending), dan pelayanan jasa keuangan lainnya. Pada dasarnya bank memiliki beberapa jenis seperti bank sentral, bank umum atau bank komersial, bank syariah dan bank perkreditan rakyat. Setiap bank selalu memiliki Standart Operational Procedure sebagai langkah preventif mengurangi kesalahan-kesalahan...
Read MoreTransformation of the Telecommunications Industry and Legal Implications of the Merger Process between XL Axiata, Smartfren, and ST
Background Indonesia’s telecommunications industry has undergone a significant transformation following the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT XL Axiata Tbk (XL) and PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) on March 25, 2025. During the meeting, shareholders officially approved a merger plan, with XL acting as the Surviving Company, forming a new...
Read MoreTransformasi Industri Telekomunikasi dan Implikasi Hukum Proses Penggabungan (Merger) antara XL Axiata, Smartfren, dan ST
Latar Belakang Industri telekomunikasi Indonesia mengalami perubahan setelah disetujuinya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT XL Axiata Tbk (XL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) pada tanggal 25 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham resmi menyetujui rencana penggabungan usaha dengan XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan, menjadi satu entitas baru...
Read MoreResponsibility of PT Pertamina’s Board of Directors as a Holding Company in the Corruption Case of Crude Oil and Refinery Product Management by Its Subsidiary Company
Issue Recently, the corruption case involving crude oil and refinery product management at PT Pertamina Patra Niaga caught public attention after complaints about the poor quality of Pertamina’s RON 92 fuel, commonly known as “Pertamax,” surfaced. Initial reports came from residents in Papua, Palembang, and South Sumatra, who claimed that the fuel quality did not...
Read MorePertanggungjawaban Direksi PT Pertamina Sebagai Holding Company Dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Dan Produk Kilang Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaannya (Subsidiary Company)
Permasalahan Beberapa waktu lalu kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga menjadi perhatian publik setelah masyarakat melaporkan buruknya kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina jenis RON 92 atau biasa dikenal dengan sebutan “Pertamax”. Laporan awal datang dari warga daerah Papua, Palembang, dan Sumatera Selatan, yang merasa bahwa...
Read MoreAPPLE DOES NOT BUILD A FACTORY IN INDONESIA, SO HOW IS THE CALCULATION OF THE DOMESTIC COMPONENT LEVEL?
BACKGROUND The Domestic Component Level (“TKDN”) is a policy established by the Government of the Republic of Indonesia to reduce dependence on foreign or imported goods. TKDN is also intended by the Government of Indonesia to create widespread employment opportunities for Indonesian citizens. Recently, the American technology giant Apple has faced issues regarding the licensing...
Read MoreAPPLE TIDAK MEMBANGUN PABRIK DI INDONESIA, LANTAS BAGAIMANA PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
LATAR BELAKANG Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi ketergantungan penggunaan barang asing atau impor. TKDN juga ditujukan Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk rakyat Indonesia. Baru-baru ini produsen teknologi raksasa asal Amerika Serikat yaitu Apple mengalami permasalahan terkait dengan perizinan penjualan produk...
Read More