Informasi Peraturan Terkini
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1640 TAHUN 2025 (KEPMENDAG 1640/2025) TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR IKHTISAR : KEPMENDAG 1640/2025 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk...
Read MoreLatest Regulatory Information
DECISION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 244.K/MB.01/MEM. B/2025 (KEPMEN ESDM 244/2025) REGARDING REFERENCE PRICES FOR METALLIC MINERALS AND COAL FOR THE SECOND HALF OF JULY 2025 SUMMARY: ESDM Ministerial Decree 244/2025 was issued to implement Article 6 paragraph (6) and Article 8 paragraph (6) of ESDM...
Read MoreInformasi Peraturan Terkini
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NO. 244.K/MB.01/MEM.B/2025 (KEPMEN ESDM 244/2025) TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN JULI TAHUN 2025 IKHTISAR : Kepmen ESDM 244/2025 diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata...
Read MoreLatest Regulatory Informations
REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 12 OF 2025 (PERMEN-KP 12/2025) CONCERNING THE HANDLING OF INDONESIAN FISHERMEN CAUGHT ABROAD FOR FISHING WITHOUT A LICENSE IN ANOTHER COUNTRY SUMMARY: This Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation was established to optimize the handling of Indonesian fishermen caught...
Read MoreInformasi Peraturan Terkini
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 (PERMEN-KP 12/2025) TENTANG PENANGANAN NELAYAN INDONESIA YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI KARENA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI NEGARA LAIN IKHTISAR: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dibentuk untuk mengoptimalkan penanganan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena menangkap ikan tanpa izin, di...
Read MoreINSOLVENCY TEST AS A CONDITION OF BANKRUPTCY IN INDONESIA
Introduction The issue of a debtor’s inability to repay debts to creditors is a significant concern in the legal and business world. To resolve financial conflicts between debtors and creditors, the law provides bankruptcy as a last-resort mechanism. In Indonesia, the concept of bankruptcy is regulated under Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and...
Read MoreINSOLVENCY TEST SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN DI INDONESIA
Pendahuluan Permasalahan ketidakmampuan debitur dalam melunasi utangnya kepada kreditor menjadi isu yang penting dalam dunia hukum dan bisnis. Dalam rangka menyelesaikan konflik keuangan antara debitur dan kreditor, hukum menyediakan mekanisme kepailitan sebagai solusi terakhir. Di Indonesia, konsep kepailitan diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-KPU). Pasal 1...
Read MoreEnvironmental Impact Assessment Violated, Permit Revoked
Legal Aspects of Mining Business Permit Revocation in Raja Ampat The government has officially revoked the Nickel Mining Business Permits (IUP) of four companies operating in the Raja Ampat region, namely PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, and PT Nurham. The primary reasons for this revocation are that the...
Read MoreAMDAL Dilanggar, Izin Menghilang
Aspek Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat Pemerintah secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Alasan utama pencabutan ini adalah karena lokasi izin berada dalam kawasan Geopark...
Read More