Business License Revoked: Does Revocation of a Business License End the Existence of a Company?
In legal practice, business actors often interpret the revocation of a business license as the end of a company’s existence. Many directors, creditors, and business partners often assume that a company whose business license has been revoked no longer has legal entity status. This view is incorrect and inconsistent with the provisions of Law Number...
Read MoreIzin Usaha Dicabut : Benarkah Pencabutan Izin Usaha Mengakhiri Eksistensi Perseroan
Dalam praktik hukum, pelaku usaha kerap memaknai pencabutan izin usaha sebagai akhir eksistensi Perseroan. Tidak sedikit direksi, kreditor, dan mitra usaha sering beranggapan bahwa Perseroan yang izin usahanya dicabut tidak lagi memiliki kedudukan terhadap status hukum Perseroan. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang keliru dan tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang...
Read MoreDismissal of Directors or Commissioners: Can It Be Done Through a Circular Resolution Mechanism?
The General Meeting of Shareholders (“GMS”) is a corporate body that has the authority to make decisions on behalf of shareholders that cannot be delegated or transferred to the Board of Directors and Board of Commissioners. Thus, the GMS is an important forum for shareholders to make decisions regarding the Company, which are generally carried...
Read MorePemberhentian Direksi atau Komisaris: Dapatkah Dilakukan Melalui Mekanisme Circular Resolution?
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS“) merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan para pemegang saham yang tidak dapat diberikan atau dialihkan kepada Direksi dan Komisaris. Dengan demikian, RUPS menjadi forum penting dalam pengambilan keputusan Perseroan oleh para pemegang saham, yang pada umumnya dilaksanakan melalui RUPS konvensional yang dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan, baik secara...
Read MoreTUPE as a Mechanism for Protecting Workers’ Rights in the Era of Outsourcing
The practice of outsourcing in Indonesia has gradually developed into a form of “sell-off” of workers, whereby every time an outsourcing contract expires and the vendor changes, workers are asked to sign a new contract, their length of service is reset, and it is as if their entire employment history has simply disappeared. Constitutional Court...
Read MoreTUPE Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Pekerja di Era Outsourcing
Praktik outsourcing di Indonesia lama-lama berkembang seperti “jual putus” terhadap pekerja, dimana setiap kali kontrak perusahaan alih daya habis dan vendor berganti, pekerja diminta tanda tangan kontrak baru, masa kerja di-reset, dan seolah-olah seluruh riwayat hubungan kerjanya lenyap begitu saja. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 hadir tepat di titik persoalan itu dan dari sanalah konsep...
Read MoreCan Directors or Commissioners Be Sued Personally? Understanding the Limits of Business Judgement Rule Protection in Companies
As a Director or Commissioner in a company, all decisions and policies made carry risks that could harm the company. This raises the question of whether Directors or Commissioners can be sued personally in civil or criminal court?. This question is one of the legal issues that often arises in corporate practice, especially when a...
Read MoreBisakah Direksi atau Komisaris Dituntut Secara Pribadi? Memahami Batas Perlindungan Business Judgement Rule dalam Perseroan
Sebagai Direksi atau Komisaris dalam suatu perseroan, segala keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki risiko yang dapat merugikan perseroan. Maka timbul suatu pertanyaan apakah bisa Direksi atau Komisaris secara pribadi digugat perdata maupun pidana? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu isu hukum yang cukup sering muncul dalam praktik korporasi, khususnya Ketika perseroan dihadapkan dengan kerugian bisnis,...
Read MorePractical Notes on Comparisons between the Old and New Criminal Codes for Legal Practitioners
Starting January 2, 2026, the criminal law foundation will be officially updated from the colonial-era Wetboek van Strafrecht (“Old Criminal Code”) to the national Criminal Code as stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (“New Criminal Code”). The New Criminal Code was enacted on January 2, 2023, and will come into...
Read More