Sanksi Pidana Pertambangan Tanpa Izin
SANKSI PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN Ibu Kota Nusantara (IKN) dihebohkan degan adanya penambangan batu bara yang tidak memiliki izin dengan kerugian negara hingga Rp5,7 Triliun. Penambangan tersebut dikategorikan sebagai pertambangan mineral atau batu bara tanpa izin (“PETI”). Secara faktual, PETI mengganggu ketahanan energi dan tata kelola sumber daya alam. Selain mengurangi penerimaan negara, PETI merusak...
Read MoreLatest Regulatory Series
DECISION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 27/KM.4/2025 CONCERNING THE DETERMINATION OF EXPORT PRICES FOR THE CALCULATION OF EXPORT DUTIES (KEPMENKEU 27/2025) SUMMARY: KEPMENKEU 27/2025 aims to implement the provisions of Article 5 paragraph (1) of Government Regulation Number 55 of 2008 concerning the Imposition of Export Duties on Export...
Read MoreSeri Peraturan Terkini
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/KM.4/2025 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR (KEPMENKEU 27/2025) IKHTISAR : KEPMENKEU 27/2025 ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea...
Read MoreLatest Regulatory Series
CIRCULAR LETTER OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 19/SEOJK.06/2025 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY-BASED JOINT FUNDING SERVICES (SEOJK 19/2025) SUMMARY: SEOJK 19/SEOJK.06/2025 was established to implement the provisions of Article 136 paragraph (3), Article 139 paragraph (3), Article 140 paragraph (3), Article 142 paragraph (12), Article 148 paragraph (8),...
Read MoreSeri Peraturan Terkini
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.06/2025 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SEOJK 19/2025) IKHTISAR: SEOJK 19/SEOJK.06/2025 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 ayat (3), Pasal 139 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 142 ayat (12), Pasal 148 ayat (8), Pasal 149 ayat (3), Pasal 152 ayat (5), Pasal...
Read MoreSports, Subject to Amusement Tax
SPORTS, SUBJECT TO AMUSEMENT TAX Local governments have intensified efforts to increase Regional Own-Source Revenue (“PAD”). One such measure is targeting the sports sector. Certain sports facilities and activities are subject to a sports tax. This policy has drawn criticism amid public efforts to pursue a healthy lifestyle through sports. Definition of Sports Tax Pursuant...
Read MoreOlahraga, Kena Pajak
OLAHRAGA, KENA PAJAK Pemerintah daerah gencar melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan “menggarap” sektor olahraga. Fasilitas dan aktivitas olahraga tertentu dikenakan pajak olahraga. Kebijakan ini menuai kritik di tengah upaya masyarakat untuk hidup sehat dengan berolahraga. Apa itu Pajak Olahraga? Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan...
Read MoreThe Largest Fine Decision In Kppu History: The Sany International Case And Its Implications For Business Competition In Indonesia
THE LARGEST FINE DECISION IN KPPU HISTORY: THE SANY INTERNATIONAL CASE AND ITS IMPLICATIONS FOR BUSINESS COMPETITION IN INDONESIA A. Introduction The competition infringement case involving Sany International Development, Ltd. and its affiliates has drawn public attention, not only because of the nature of the violations, but also because of the large fine imposed by...
Read MorePutusan Denda Terbesar Sepanjang Sejarah Kppu: Kasus Sany International Dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha Di Indonesia
PUTUSAN DENDA TERBESAR SEPANJANG SEJARAH KPPU: KASUS SANY INTERNATIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA A. Pendahuluan Kasus pelanggaran persaingan usaha yang melibatkan Sany International Development, Ltd. dan afiliasinya menjadi sorotan publik, bukan hanya karena sifat pelanggarannya, tetapi juga karena besarnya denda yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan total denda mencapai...
Read More