Development of Renewable Energy: The Role of the State in Realizing National Energy Sustainability
In Indonesia, the definition of Renewable Energy (“RE”) is stipulated in Article 1 point 7 of Law No. 30 of 2007 on Energy (“Law 30/2007”), which states: “renewable energy is energy derived from renewable energy sources.” Furthermore, renewable energy sources are defined in Article 1 point 6 of Law 30/2007 as: “energy sources derived from...
Read MorePengembangan Energi Terbarukan: Peran Negara dalam Mewujudkan Keberlanjutan Energi Nasional
Di Indonesia, definisi dari Energi Terbarukan (“EBT”) diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi (“UU 30/2007”) yang berbunyi: “energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.” Lebih lanjut, terkait sumber energi terbarukan secara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 6 UU 30/2007 berbunyi: “sumber energi yang dihasilkan dari...
Read MoreLegal Certainty in Land Transactions: Seven Preventive Principles Against Legal Disputes in Indonesia
Land acquisition in Indonesia is not merely an economic decision but a legal act with long-term implications. It involves a complex interplay of statutory obligations, administrative procedures, and property rights. Legal disputes over land—often arising from the failure to conduct proper due diligence—are among the most common in Indonesian courts. Based on statutory regulations and...
Read MoreKepastian Hukum dalam Transaksi Jual Beli Tanah: Tujuh Prinsip Pencegahan Sengketa Berdasarkan Hukum Agraria
Transaksi jual beli tanah adalah perbuatan hukum perdata yang memiliki dampak hukum jangka panjang. Tidak hanya menyangkut pemindahan hak atas tanah, tetapi juga keterikatan terhadap ketentuan administratif, pajak, dan hukum pertanahan. Di Indonesia, banyak sengketa tanah yang bermula dari kelalaian dalam memeriksa aspek legalitas sebelum membeli, termasuk ketidaksesuaian data fisik, status kepemilikan, hingga pelanggaran tata...
Read More“Legal Process for Handling Cases of Monopoly Practices and Unfair Business Competition by the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU)”
Background A healthy business competition industry is the main foundation for the creation of a fair and efficient economic development. However, one of the major challenges frequently encountered in the economy is monopoly practices and unhealthy business competition, which can harm the market and hinder healthy competition. Practices such as monopolies, oligopolies, price-fixing, production restrictions,...
Read More“Proses Hukum Acara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”
Latar Belakang Industri persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi utama bagi terciptanya perkembangan ekonomi yang adil dan efisien. Namun, salah satu tantangan besar yang sering dihadapi dalam dunia perekonomian adalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dapat merugikan pasar serta mengekang kompetisi yang sehat. Praktik seperti monopoli, oligopoli, pengaturan harga, pembatasan produksi, diskriminasi...
Read MoreThe Tragedy of an Indonesian Migrant Worker’s Death in Cambodia: A Legal Review of Human Trafficking Crimes
Case Chronology Rizal Sampurna, an Indonesian migrant worker from Banyuwangi, East Java, was found dead in Cambodia in April 2025. Rizal had been promised a high-paying job abroad but instead fell victim to exploitation and crimes that qualify as Human Trafficking under Indonesian law. According to his family and friends, Rizal had reached out to...
Read MoreTragedi Kematian Pekerja Migran Indonesia di Kamboja: Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Kronologi Kasus Rizal Sampurna, seorang pekerja migran asal Banyuwangi, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di Kamboja pada April 2025. Rizal sebelumnya dijanjikan pekerjaan bergaji besar di luar negeri, namun kenyataannya ia justru menjadi korban eksploitasi dan tindak kejahatan yang tergolong dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut keterangan keluarga dan sahabat Rizal, sebelum meninggal, ia...
Read MoreExceptio Non Adimpleti Contractus and Its Impact on the Failure to Fulfill the Simple Proof Requirement in Bankruptcy/PKPU Petitions
Background Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) are two legal remedies provided by the Indonesian judicial system that allow creditors to recover debts effectively when a debtor is deemed unable to pay. These procedures are regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (Bankruptcy Law), particularly Article 2 paragraph (1),...
Read More