“Legal Process for Handling Cases of Monopoly Practices and Unfair Business Competition by the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU)”
Background A healthy business competition industry is the main foundation for the creation of a fair and efficient economic development. However, one of the major challenges frequently encountered in the economy is monopoly practices and unhealthy business competition, which can harm the market and hinder healthy competition. Practices such as monopolies, oligopolies, price-fixing, production restrictions,...
Read More“Proses Hukum Acara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”
Latar Belakang Industri persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi utama bagi terciptanya perkembangan ekonomi yang adil dan efisien. Namun, salah satu tantangan besar yang sering dihadapi dalam dunia perekonomian adalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dapat merugikan pasar serta mengekang kompetisi yang sehat. Praktik seperti monopoli, oligopoli, pengaturan harga, pembatasan produksi, diskriminasi...
Read MoreThe Tragedy of an Indonesian Migrant Worker’s Death in Cambodia: A Legal Review of Human Trafficking Crimes
Case Chronology Rizal Sampurna, an Indonesian migrant worker from Banyuwangi, East Java, was found dead in Cambodia in April 2025. Rizal had been promised a high-paying job abroad but instead fell victim to exploitation and crimes that qualify as Human Trafficking under Indonesian law. According to his family and friends, Rizal had reached out to...
Read MoreTragedi Kematian Pekerja Migran Indonesia di Kamboja: Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Kronologi Kasus Rizal Sampurna, seorang pekerja migran asal Banyuwangi, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di Kamboja pada April 2025. Rizal sebelumnya dijanjikan pekerjaan bergaji besar di luar negeri, namun kenyataannya ia justru menjadi korban eksploitasi dan tindak kejahatan yang tergolong dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut keterangan keluarga dan sahabat Rizal, sebelum meninggal, ia...
Read MoreExceptio Non Adimpleti Contractus and Its Impact on the Failure to Fulfill the Simple Proof Requirement in Bankruptcy/PKPU Petitions
Background Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) are two legal remedies provided by the Indonesian judicial system that allow creditors to recover debts effectively when a debtor is deemed unable to pay. These procedures are regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (Bankruptcy Law), particularly Article 2 paragraph (1),...
Read MoreExceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Mempengaruhi Ketidak Terpenuhinya Syarat Pembuktian Sederhana Pada Permohonan Pailit/PKPU
Latar Belakang Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan dua instrumen hukum yang disediakan oleh sistem peradilan Indonesia bagi kreditor untuk menagih hutangnya secara efektif ketika debitor dianggap tidak lagi mampu melakukan pembayaran. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU), tepatnya dalam Pasal 2 ayat...
Read MoreBANK LIABILITY FOR UNLAWFUL ACTS COMMITTED BY BANK EMPLOYEES
I. BACKGROUND A bank is a financial institution that functions in fund collection (funding), fund distribution (lending), and other financial service operations. Essentially, there are several types of banks such as the central bank, commercial banks, Islamic banks, and rural credit banks. Every bank has Standard Operating Procedures (SOPs) as a preventive measure to reduce...
Read MorePERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEGAWAI BANK
I. LATAR BELAKANG Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi berkaitan dengan penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (lending), dan pelayanan jasa keuangan lainnya. Pada dasarnya bank memiliki beberapa jenis seperti bank sentral, bank umum atau bank komersial, bank syariah dan bank perkreditan rakyat. Setiap bank selalu memiliki Standart Operational Procedure sebagai langkah preventif mengurangi kesalahan-kesalahan...
Read MoreCONSUMER PROTECTION AGAINST NON-TRANSPARENT UP-SELLING MARKETING STRATEGIES
Pursuant to Article 1 point 2 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), a consumer is defined as any individual who uses goods and/or services available in the community for personal, family, or other living beings’ purposes, and not for trade. In modern business practices, marketing strategy is a key element to...
Read More