Kepala Cabang Mewakili Perseroan Di Pengadilan?
KEPALA CABANG MEWAKILI PERSEROAN DI PENGADILAN? Ketika bersengketa di pengadilan, pihak yang hadir mewakili perusahaan (perseroan terbatas) adalah kepala cabang. Sementara itu, Kepala Cabang tidak termasuk Direksi. Bahkan Kepala Cabang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) Kewenangan Direksi Pasal 1 Angka 5 UU PT mendefinisikan Direksi sebagai organ...
Read MoreLatest Regulatory Series
COPY OF THE CIRCULAR LETTER OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 18/SEOJK.03/2025 CONCERNING THE FIT AND PROPER TEST OF THE PRINCIPAL PARTY OF A NON-OPERATIONAL FINANCIAL CONGLOMERATE HOLDING COMPANY (SEOJK 18/2025) Abstract: SEOJK 18/2025 is issued to regulate the implementation of the fit and proper test of the principal party...
Read MoreSeri Peraturan Terkini
SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/SEOJK.03/2025 TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL (SEOJK 18/2025) IKHTISAR : SEOJK 18/2025 ini diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. SEOJK 18/2025 ini mengatur mengenai...
Read MoreLetter Of The Registrar Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia No. 835/PAN/HK2/VIII/2025 Year 2025 Concerning The Computation Of Time For Filing A Petition For Judicial Review On The Grounds That A Judgment Was Based On Fraud Or Deceit By The Adverse Party, Discovered After The Case Was Decided (Letter Of The Registrar Of The Supreme Court No. 835/2025)
Letter Of The Registrar Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia No. 835/PAN/HK2/VIII/2025 Year 2025Concerning The Computation Of Time For Filing A Petition For Judicial Review On The Grounds That A Judgment Was Based On Fraud Or Deceit By The Adverse Party, Discovered After The Case Was Decided (Letter Of The Registrar Of...
Read MoreSurat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 835/PAN/HK2/VIII/2025 Tahun 2025 Tentang Perhitungan Waktu Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Alasan Putusan Didasarkan Pada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Lawan Yang Diketahui Setelah Perkaranya Diputus (Surat Panitera MA 835/2025)
Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 835/PAN/HK2/VIII/2025 Tahun 2025 Tentang Perhitungan Waktu Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Alasan Putusan Didasarkan Pada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Lawan Yang Diketahui Setelah Perkaranya Diputus (Surat Panitera MA 835/2025) IKHTISAR : Surat Panitera MA 835/2025 ini diterbitkan atas disposisi Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung tanggal 31...
Read MoreCriminal Sanctions For Unlicensed Mining
CRIMINAL SANCTIONS FOR UNLICENSED MINING The Capital City of Nusantara (IKN) has been unsettled by the occurrence of coal mining activities conducted without lawful authorization, resulting in losses to the state amounting to approximately IDR 5.7 trillion. Such mining operations are classified as unauthorized mineral or coal mining (“Unlicensed Mining Operations” or Pertambangan Tanpa Izin,...
Read MoreSanksi Pidana Pertambangan Tanpa Izin
SANKSI PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN Ibu Kota Nusantara (IKN) dihebohkan degan adanya penambangan batu bara yang tidak memiliki izin dengan kerugian negara hingga Rp5,7 Triliun. Penambangan tersebut dikategorikan sebagai pertambangan mineral atau batu bara tanpa izin (“PETI”). Secara faktual, PETI mengganggu ketahanan energi dan tata kelola sumber daya alam. Selain mengurangi penerimaan negara, PETI merusak...
Read MoreLatest Regulatory Series
DECISION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 27/KM.4/2025 CONCERNING THE DETERMINATION OF EXPORT PRICES FOR THE CALCULATION OF EXPORT DUTIES (KEPMENKEU 27/2025) SUMMARY: KEPMENKEU 27/2025 aims to implement the provisions of Article 5 paragraph (1) of Government Regulation Number 55 of 2008 concerning the Imposition of Export Duties on Export...
Read MoreSeri Peraturan Terkini
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/KM.4/2025 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR (KEPMENKEU 27/2025) IKHTISAR : KEPMENKEU 27/2025 ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea...
Read More