Seri Peraturan Terkini
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 260 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI BIDANG SISTEM MANAJEMAN LINGKUNGAN IKHTISAR : KEPMENAKER 260/2025 ini bertujuan untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan...
Read MoreMisbruik Van Omstandigheden: Voidable Agreement
MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN: VOIDABLE AGREEMENT One of the conditions for the validity of an agreement is the agreement of the parties. Agreement is a will that must be free from the elements of delusion, fraud and/or coercion. In addition, the agreement is also free from abuse of circumstances Misbruik Van Omstandigheden. What is an agreement?...
Read MoreMisbruik Van Omstandigheden: Perjanjian Dapat Dibatalkan
MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN: PERJANJIAN DAPAT DIBATALKAN Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan merupakan kehendak yang harus terbebas dari unsur khilaf, penipuan dan/atau paksaan. Selain itu, kesepakatan juga terbebas dari penyalaggunaan keadaan Misbruik Van Omstandigheden. Apa itu kesepakatan? Kesepakatan adalah pertemuan kehendak (consensus) antara dua pihak atau lebih yang secara bebas dan...
Read MoreLatest Regulatory Series
REGULATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF GOVERNORS NUMBER 16 OF 2025 CONCERNING AMENDMENTS TO THE REGULATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF GOVERNORS NUMBER 13 OF 2024 CONCERNING MONEY MARKET TRANSACTIONS OVERVIEW: PADG No. 16/2025 was created to strengthen the effectiveness of monetary policy, deepen the money market, and strengthen the national...
Read MoreSeri Peraturan Terkini
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG IKHTISAR: PADG No.16/2025 ini dibuat untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, pendalaman pasar uang, dan penguatan sistem keuangan nasional melalui integrasi mekanisme matchmaking transaksi pasar uang. PADG No.16/2025 ini mengatur mengenai: a). Matchmaking...
Read MoreLatest Regulatory Series
MINISTER OF FORESTRY REGULATION NUMBER 15 OF 2025 CONCERNING PROCEDURES FOR IMPOSITING TARIFFS ON NON-TAX STATE REVENUE FROM RELEASE OF FOREST AREA OVERVIEW: PERMENHUT No. 15/2025 was issued to provide legal certainty and increase non-tax state revenue (PNBP) from the release of forest areas used for non-forestry activities such as national strategic projects, national economic...
Read MoreSeri Pertaturan Terkini
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELEPASAN KAWASAN HUTAN IKHTISAR: Permenhut No.15/2025 ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pelepasan kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan non-kehutanan seperti proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, dan perkebunan...
Read MoreE-Commerce Merchants Now Subject to 0.5% Income Tax Withholding
E-COMMERCE MERCHANTS NOW SUBJECT TO 0.5% INCOME TAX WITHHOLDING The promulgation of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 37 of 2025, which governs the taxation mechanism for the e-commerce sector, stipulates that electronic commerce merchants transacting through online marketplaces such as Tokopedia, Shopee, and TikTok Shop, are now subject to a 0.5% Income Tax withholding...
Read MorePedagang E-Commerce Sekarang Dipungut PPH 0,5%?
PEDAGANG E-COMMERCE SEKARANG DIPUNGUT PPH 0,5%? Diterbitkannya PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme perpajakan pada sektor e-commerce, membuat pedagang yang berjualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan lainnya kini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) sebesar 0,5%. Selanjutnya bagaimana Isi aturan ini? Siapa yang Kena PPh 0,5%...
Read More