Olahraga, Kena Pajak
OLAHRAGA, KENA PAJAK Pemerintah daerah gencar melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan “menggarap” sektor olahraga. Fasilitas dan aktivitas olahraga tertentu dikenakan pajak olahraga. Kebijakan ini menuai kritik di tengah upaya masyarakat untuk hidup sehat dengan berolahraga. Apa itu Pajak Olahraga? Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan...
Read MoreThe Largest Fine Decision In Kppu History: The Sany International Case And Its Implications For Business Competition In Indonesia
THE LARGEST FINE DECISION IN KPPU HISTORY: THE SANY INTERNATIONAL CASE AND ITS IMPLICATIONS FOR BUSINESS COMPETITION IN INDONESIA A. Introduction The competition infringement case involving Sany International Development, Ltd. and its affiliates has drawn public attention, not only because of the nature of the violations, but also because of the large fine imposed by...
Read MorePutusan Denda Terbesar Sepanjang Sejarah Kppu: Kasus Sany International Dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha Di Indonesia
PUTUSAN DENDA TERBESAR SEPANJANG SEJARAH KPPU: KASUS SANY INTERNATIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA A. Pendahuluan Kasus pelanggaran persaingan usaha yang melibatkan Sany International Development, Ltd. dan afiliasinya menjadi sorotan publik, bukan hanya karena sifat pelanggarannya, tetapi juga karena besarnya denda yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan total denda mencapai...
Read MoreApartment And/Or Condominium Developers Cannot Be Declared Bankrupt
APARTMENT AND/OR CONDOMINIUM DEVELOPERS CANNOT BE DECLARED BANKRUPT One of the most frightening “nightmares” for users or buyers of apartments/condominiums is the bankruptcy of the developer. When a developer is declared bankrupt, the fulfillment of users’ rights to receive their units and obtain proof of ownership (certificates) is neglected. Land and/or units that have been...
Read MoreDeveloper Apartemen Dan/Atau Rumah Susun Tidak Bisa Dipailitkan
DEVELOPER APARTEMEN DAN/ATAU RUMAH SUSUN TIDAK BISA DIPAILITKAN Salah satu “momok” menakutkan bagi user atau pembeli apartemen/rumah susun adalah pailitnya developer. Ketika developer dinyatakan pailit maka pemenuhan hak-hak user untuk serah terima unit dan memperoleh bukti kepemilikan unit (sertifikat) terabaikan. Lahan dan/atau unit yang telah atau belum selesai dibangun menjadi boedel pailit. Kurator melakukan penjualan...
Read MoreLatest Regulatory Series
REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-15/PJ/2025 CONCERNING THE LIMITS OF CERTAIN CRITERIA FOR OTHER PARTIES TO COLLECT, DEPOSIT, AND REPORTING OF INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC TRADERS THROUGH ELECTRONIC TRADING MECHANISMS (PDJP PER-15/PJ/2025) SUMMARY: PDJP PER-15/PJ/2025 was established in order to implement the provisions regarding the appointment of...
Read MoreSeri Peraturan Terkini
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PDJP PER-15/PJ/2025) IKHTISAR: PDJP PER-15/PJ/2025 dibentuk dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas penghasilan...
Read MoreLatest Regulatory Series
DECISION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4/MK/EF/ 2025 ON INTEREST AS THE BASIS FOR CALCULATING ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE FORM OF INTEREST AND THE PAYMENT OF INTEREST FOR THE PERIOD FROM 1 AUGUST 2025 TO 31 AUGUST 2025 (KMK 4/MK/EF/2025) SUMMARY: KMK 4/EF/2025 was established based on the FIFTH...
Read MoreSeri Peraturan Terkini
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/MK/EF/2025 TENTANG BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 AGUSTUS 2025 SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2025 (KMK 4/MK/EF/2025) KMK 4/EF/2025 dibentuk berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan...
Read More