The Impact of Bankruptcy on Civil Servants (ASN): Reputation, Position, and State Assets
Bankruptcy is not merely synonymous with financial collapse; rather, it is a legal process designed to provide certainty, protection, and equitable solutions for both creditors and debtors. Pursuant to Article 1 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), bankruptcy is defined as a situation in...
Read MoreDampak Kepailitan terhadap ASN: Reputasi, Jabatan, dan Aset Negara
Kepailitan tidak hanya indentik dengan kebangkrutan, melainkan suatu proses hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan solusi yang adil bagi kreditur maupun debitur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan adalah keadaan ketika seorang debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak...
Read MoreTransformation of the Telecommunications Industry and Legal Implications of the Merger Process between XL Axiata, Smartfren, and ST
Background Indonesia’s telecommunications industry has undergone a significant transformation following the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT XL Axiata Tbk (XL) and PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) on March 25, 2025. During the meeting, shareholders officially approved a merger plan, with XL acting as the Surviving Company, forming a new...
Read MoreTransformasi Industri Telekomunikasi dan Implikasi Hukum Proses Penggabungan (Merger) antara XL Axiata, Smartfren, dan ST
Latar Belakang Industri telekomunikasi Indonesia mengalami perubahan setelah disetujuinya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT XL Axiata Tbk (XL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) pada tanggal 25 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham resmi menyetujui rencana penggabungan usaha dengan XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan, menjadi satu entitas baru...
Read MoreAdvocates Constrained in the Draft Criminal Procedure Code: Is Professional Freedom at Risk?
The discussion surrounding the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) has sparked widespread debate, particularly regarding several provisions deemed potentially threatening to the freedom of the legal profession. Certain articles in the draft may limit the strategic role of advocates as enforcers of justice and constrain their professional duties. Potential Impacts on Advocates 1. Restricting Public...
Read MoreAdvokat Terbelenggu dalam Rancangan KUHAP: Apakah Kebebasan Profesi Terancam?
Pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah memicu perdebatan luas, terutama mengenai beberapa ketentuan yang dianggap dapat mengancam kebebasan profesi advokat. Beberapa pasal dalam rancangan ini berpotensi membatasi peran strategis advokat sebagai penegak keadilan, serta mempersempit ruang gerak mereka dalam menjalankan tugas profesional. Potensi Kerugian bagi Advokat Membatasi Ruang Advokasi Publik Pasal...
Read MoreProcedural Practice in the Indonesian Competition Commission: Procedures and Legal Basis
The Indonesian Competition Commission (KPPU) plays a central role in maintaining a healthy business competition climate in Indonesia. As a quasi-judicial institution, KPPU carries out oversight, law enforcement, and dispute resolution functions related to violations of competition law. The procedural practice in KPPU has its unique characteristics, distinct from general courts. This article provides an...
Read MoreTHE URGENCY OF RATIFYING THE ASSET FORFEITURE BILL
The eradication of Corruption Crimes (“TIPIKOR“) has been one of the top priorities in the post-reform era, especially since pre-reform times were often marred by allegations of corrupt practices that went unexposed. To combat TIPIKOR, the Government of the Republic of Indonesia has taken various measures, including the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK),...
Read MoreURGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“TIPIKOR”) adalah salah satu program yang diutamakan pasca reformasi, terlebih sebelum reformasi seringkali terjadi dugaan praktik-praktik korupsi yang tidak terungkap. Untuk memberantas TIPIKOR, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan banyak upaya, seperti membentuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), pembaruan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR hingga membentuk cara pembuktian baru dalam...
Read More