Latest Regulatory Series
DECISION OF THE MINISTER OF LABOR OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 293 OF 2025 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF INDONESIAN NATIONAL WORK COMPETENCY STANDARDS FOR THE CATEGORY OF PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL ACTIVITIES IN THE FIELD OF VALIDATION AND VERIFICATION OF MITIGATION ACTIONS FOR CLIMATE CHANGE CONTROL IN THE ENERGY SECTOR (KEPMENAKER 293/2025) SUMMARY: KEPMENAKER...
Read MoreSeri Peraturan Terkini
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 293 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG VALIDASI DAN VERIFIKASI AKSI MITIGASI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM SEKTOR ENERGI (KEPMENAKER 293/2025) IKHTISAR: KEPMENAKER 293/2025 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan...
Read MoreLatest Regulatory Series
DECISION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 30/KM. 4/2025 CONCERNING GOODS RESTRICTED FOR IMPORT BASED ON THE MINISTER OF TRADE REGULATION NUMBER 23 OF 2025 CONCERNING POLICY AND REGULATION OF IMPORT OF GOODS AND CONSUMPTION (KMK NO. 30/KM.4/2025). SUMMARY: KMK NO. 30/KM.4/2025 was issued based on the Minister of Finance’s...
Read MoreSeri Peraturan Terkini
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/KM.4/2025 TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DAN KONSUMSI (KMK NO. 30/KM.4/2025). IKHTISAR: KMK NO. 30/KM.4/2025 ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun...
Read MoreDrafting an “Anti-Dispute Contract”
DRAFTING AN “ANTI-DISPUTE CONTRACT” The drafting of a contract with precision and clarity is not merely a matter of legal formality but constitutes a crucial step in preventing or minimizing potential disputes in the future. A contract is the fundamental basis for establishing cooperation that is healthy, fair, and sustainable. Therefore, the principles of contract...
Read MoreMenyusun “Kontrak Anti Sengketa”
MENYUSUN “KONTRAK ANTI SENGKETA” Penyusunan kontrak yang cermat dan jelas bukan hanya soal formalitas hukum, melainkan langkah krusial dalam mencegah atau meminimalisir sengketa di kemudian hari. Kontrak merupakan fondasi utama dalam menjalin kerja sama yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penyusunan kontrak harus menekankan kejelasan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian...
Read MoreLatest Regulatory Series
REGULATION OF THE MINISTER OF INVESTMENT AND DOWNSTREAMING / HEAD OF THE INDONESIAN INVESTMENT COORDINATING BOARD NUMBER 3 OF 2025 CONCERNING AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF INVESTMENT / HEAD OF THE INDONESIAN INVESTMENT COORDINATING BOARD NUMBER 1 OF 2022 ON PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP IN THE FIELD OF INVESTMENT BETWEEN LARGE...
Read MoreSeri Peraturan Terkini
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI DAERAH (PERMENINVESHIL 3/2025) IKHTISAR :...
Read MoreLatest Regulatory Series
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 59 OF 2025 CONCERNING REPURCHASE AND DIRECT SALE OF STATE SHARIA SECURITIES AND THE ISSUANCE OF STATE SHARIA SECURITIES AS EXCHANGE SERIES IN THE FRAMEWORK OF THE REPURCHASE OF GOVERNMENT BONDS (PMK 59/2025) SUMMARY: PMK 59/2025 was promulgated to regulate the management of...
Read More