SEMA No. 4 of 2026: Legal Certainty on Acquittals and Discharges from All Legal Charges in Criminal Proceedings
Indonesian courts have long lacked a uniform approach to acquittals (putusan bebas) and discharges from all legal charges (putusan lepas). Divergent practices among courts creating uncertainty as to the legal treatment of these judgments and the remedies available against them. To resolve this uncertainty, the Supreme Court of Indonesia (Mahkamah Agung, the “Supreme Court”) issued...
Read MoreSEMA Nomor 4 Tahun 2026: Penegasan Kepastian Hukum atas Putusan Bebas dan Putusan Lepas dalam Perkara Pidana
Selama ini pengadilan-pengadilan di Indonesia belum satu suara dalam menangani putusan bebas dan putusan lepas. Antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya masih didapati perbedaan praktik, sehingga hasilnya bisa beragam tergantung di mana perkara itu disidangkan. Untuk mengakhiri ketidakpastian ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 4 Tahun 2026 pada hari Rabu,...
Read MoreUnderstanding “Exhumation” in the Investigation of Sutrimo’s Death, Former Head of Household to the Former Jampidsus
The investigation into the death of Sutrimo, former head of household to the Deputy Attorney General for Special Crimes (Jampidsus), Febrie Adriansyah, has brought the term “exhumation” to public attention. Approximately 20 (twenty) days after his burial, Sutrimo’s body was exhumed by investigators from the Jakarta Metropolitan Police (Polda Metro Jaya), together with a team...
Read MoreMengenal Istilah “Ekshumasi” dalam Pengusutan Kematian Sutrimo, Mantan Kepala Rumah Tangga Eks Jampidsus
Perkembangan penyidikan atas kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, kembali memperkenalkan istilah ekshumasi kepada publik. Setelah sekitar 20 (dua puluh) hari dimakamkan, jenazah Sutrimo di ekshumasi oleh penyidik Polda Metro Jaya bersama tim dokter forensik PDFMI (Persatuan Dokter Forensik-Medikolegal Indonesia) pada tanggal 12 Agustus 2026 di...
Read MoreEvidentiary Strength of Land Ownership Documents: SHM, PBB, and Statement Letter
Land Registration as the State’s Obligation to Provide Legal Certainty Article 19 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (“UUPA”) requires the Government to conduct land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia, with the purpose of providing legal certainty to holders of land rights. Land registration results...
Read MoreKekuatan Bukti Kepemilikan Tanah: SHM, PBB, dan Surat Pernyataan
Pendaftaran Tanah Merupakan Kewajiban Negara untuk Memberikan Kepastian Hukum Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (”UUPA”) mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai...
Read MoreKey Points for Understanding the 2025 KBLI Changes
The growth of the digital economy, new business models, and environmental issues (renewable energy, carbon trading) have made economic activity increasingly diverse and difficult to classify under the previous system. This is the background for the refinement of Indonesia’s Standard Industrial Classification (KBLI) from the 2020 version to KBLI 2025, introduced through BPS Regulation No....
Read MoreSimak Hal-Hal Penting dalam Memahami Perubahan KBLI 2025
Perkembangan ekonomi digital, model bisnis baru, dan isu lingkungan (energi terbarukan, perdagangan karbon) membuat aktivitas ekonomi semakin beragam dan sulit diklasifikasikan dengan sistem lama. Kondisi ini melatarbelakangi penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 menjadi KBLI 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Bagi pelaku usaha, perubahan ini penting dipahami karena KBLI menjadi...
Read MoreCapital or Debt? Uncovering the Legal Trap When Startup Investors Become Creditors in Bankruptcy
When the business operations of startups and emerging companies in Indonesia come to a halt and ultimately lead to insolvency or bankruptcy, the distinction between an investor and a debt claimant can suddenly become blurred. Who should bear the risk of such losses? Many startup businesses face a similar dilemma. They require an injection of...
Read More